Ternate, HN – Wakil Ketua Umum (Waketum) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku Utara, Hasyim Abdul Karim, akhirnya angkat bicara terkait batalnya para atlet sepak bola Maluku Utara ke Pra PON di Jayapura, Papua.
“Tim sepak bola Maluku Utara gagal mengikuti babak kualifikasi lantaran terkendala biaya. Sehingga perwakilan cabor sepak bola Malut ke PON XXI yang akan dihelat di Aceh dan Sumatera Utara dipastikan batal,” kata Hasyim melalui rilisnya, Senin, 23 Oktober 2023.
Baca berita terkait: Dua Bulan Berlatih, Tim Sepak Bola Malut Tak Jadi Ikut Pra PON
Menurutnya, Pra PON adalah event yang bersifat nasional dan dilaksanakan empat tahun sekali, memperlombakan, dan mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Oleh karena itu keterlibatan setiap daerah menjadi wajib untuk ikut.
“Kewajiban tersebut berkonsekuensi bagi pemerintah daerah provinsi untuk membiayai atau memfasilitasi setiap cabor baik beregu maupun perorangan. Mulai dari persiapan atlet sampai dengan mengikuti lomba atau pertandingan hingga selesai, itu menjadi tuan rumah penyelenggara maupun bukan tuan rumah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah provinsi bukan sebagai tuan rumah, sehingga pembiayaan cabor meliputi persiapan atlet, kostum atlet, akomodasi keberangkatan, dan di tempat pertandingan sampai kepulangan atlet menjadi tanggungan pemerintah.
“Sedangkan organisasi seperti Asprov dan KONI yang mengurusi cabor, hanya berkewajiban mempersiapkan latihan atlet,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan posisi KONI, bahwa skema pembiayaan cabor, baik pada aspek pembinaan maupun untuk persiapan tanding dan lomba, KONI mengajukan besaran anggaran kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan dari masing-masing cabor.
Kemudian pemerintah daerah menetapkan usulan dari KONI, namun besaran anggaran yang diusulkan kadang berubah. Dengan demikian sesungguhnya KONI hanyalah sebagai terminal dalam menjembatani usulan cabor dan mendistribusikan anggaran kepada setiap cabor.
“Karena event Pra PON dan PON merupakan hajatan nasional, maka semestinya pemda harus menganggarkan secara keseluruhan sesuai kebutuhan atau sebagaimana diajukan KONI untuk menghindari masalah selama persiapan atlet sampai dengan selesai pertandingan,” katanya.
“Maka ini adalah sangat naif kalau saat persiapan atlet sampai dengan keberangkatan cabor tertentu tidak mendapat fasilitas dan pembiayaan, apalagi event tersebut merupakan agendanya pemda,” sambungnya.
Hasyim menjelaskan, walau anggaran untuk membiayai cabor yang akan atau sementara ditandingkan telah dimasukkan di APBD, pada saat yang sama secara fisik belum ada, maka untuk menanggulanginya adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
“Karena KONI dan Asprov tidak berkewajiban apalagi cabor untuk mencari sumber pembiayaan dalam membiayai akomodasi. Jika secara fisik anggarannya belum ada, maka pemda berkewajiban melakukan pinjaman pada pihak lain untuk membiayai cabor yang ikut bertanding,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa Asprov PSSI Maluku Utara telah mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal pembiayaan seleksi atlet, akomodasi pemusatan latihan sampai dengan pengadaan 30 buah bola kaki, kostum latihan dan 2 set kostum pertandingan (20 pemain dan 4 official) serta sepatu atlet.
“Selain itu, Asprov telah menanggung uang saku pemain dan honor pelatih. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan bahwa Asprov PSSI tidak punya tanggung jawab terhadap tim sepak bola Pra PON adalah salah besar,” pungkasnya.
