
Ternate, HN – DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, meminta Pemerintah Kota Ternate pada tahun ini mengutamakan pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan terluar, yakni Pulau Moti, Hiri, dan Batang Dua.
“Jumlah anggaran untuk masing-masing kecamatan antara lain Rp 9 miliar untuk Batang Dua, Rp 13 miliar untuk Pulau Hiri, dan Rp 12 miliar untuk Moti,” kata Muhajirin, Selasa 15 Februari 2022.
Ia mengatakan, berdasarkan kunjungan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Ternate di tiga pulau terluar ada beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Jadi fokus infrastruktur yang DPRD minta itu soal jalan keliling Pulau Moti dan Batang Dua. Kemudian terkait permintaan warga Batang Dua soal lampu. Sekali pun sudah menyala tetapi warga minta harus 24 jam dan ditambahkan satu buah mesin. Kemudian lokasi PLN agar dipindahkan sebagaimana yang sudah disediakan oleh Pemkot. Jadi terkait keluhan masyarakat DPRD akan lakukan koordinasi dengan PLN cabang Ternate,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, tiga pulau terluar juga sangat kekurangan tenaga guru. Bahkan fasilitas sekolahnya pun belum memadai.
“Jadi tenaga mengajar di sana itu mereka butuh pemerataan guru. Kemudian fasilitas sekolah yang belum memadai. Sebenarnya di SMP itu harus ada sarana dan prasarana fasilitas sekolah yang baik. Misalnya lab sekolah dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia mengaku, terkait talud penahan ombak, saat ini DPRD terus melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Jadi anggarannya sudah besar tinggal pemkot melakukan koordinasi dengan BWS. Selanjutnya masyarakat Batang Dua di Kelurahan Bido juga keluhkan soal tower yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga DPRD akan berkoordinasi dengan pihak Telkom,” katanya.
Muhajirin menambahkan, saat DPRD melakukan kunjungan di Batang Dua ditemukan ada empat orang yang bekerja secara suka rela di Puskesmas Batang Dua. Untuk itu ia meminta agar empat orang tersebut diakomodir apabila pemerintah kota melakukan perekrutan tenaga PTT.
“Nama-nama mereka sudah saya ambil dan saya akan koordinasikan dengan kepala BKPSDM. Itu adalah situasi dan kondisi yang dimintai oleh masyarakat di tiga kecamatan pulau terluar berdasarkan hasil kunjungan dari DPRD Kota Ternate,” pungkasnya.