Halmaheranesia – Rapat paripurna serah terima jabatan (sertijab) bupati dan wakil bupati Pulau Morotai resmi digelar di gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, 12 Maret 2025.
Sertijab ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan sejumlah Forkopimda.
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pulau Morotai yang telah mempercayakan mereka untuk memimpin daerah ini selama lima tahun kedepan.
Baca Juga:
“Tentu amanat ini tanggung jawab besar yang akan kami emban dengan penuh dedikasi untuk membangun Morotai yang lebih baik,” ucap Rusli Sibua.
“Kami juga mengucapkan rasa syukur karena telah melalui proses penting setelah dilantik oleh presiden, kami juga telah mengikuti retret di Magelang sebagai pembekalan kepemimpinan dan hari ini di hadapan DPRD sebagai representasi rakyat Pulau Morotai, kami tegaskan komitmen kami untuk melayani dan membangun sepenuh hati,” sambungnya.
Ia mengatakan, bahwa ia bersama Wakil Bupati Morotai, Rio Christian Pawane, membawa visi besar, yaitu, “Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera.”
Ia menjelaskan, Morotai Unggul, adalah keinginan untuk memastikan bahwa pembangunan di Morotai menciptakan keunggulan bersama, dimana tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan.
Sementara Morotai Adil, adalah pemberian akses yang setara bagi masyarakat secara berkeadilan.
“Sedangkan Morotai Sejahtera, kami akan fokus pada perbaikan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan dasar serta memberikan dukungan kelompok- kelompok lemah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Pihaknya juga membutuhkan kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan di DPRD sebagai mitra, dan Forkopimda di Kabupaten Pulau Morotai dalam meyuksukseskan pembangunan lima tahun kedepan.
“Kami telah mengarahkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk segera melakukan restrukturisasi anggaran agar program prioritas yang telah kami janjikan dapat terealisasi,” paparnya.
Rusli menyebutkan, bahwa APBD Morotai saat ini memikul beban yang sangat besar dari kebijakan dan akselerasi selama lima tahun terakhir atau sebelumnya.
“Program yang berasal DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahun 2024 sebesar Rp 14,5 miliar dan DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 25,6 miliar,” ungkapnya.
Di samping itu, kata dia, juga masih memiliki utang tahun 2017 berupa alat terapi oksigen sebesar Rp 3,2 miliar dan alat kesehatan lainnya sejak tahun 2023 bernilai Rp 15 miliar.
“Beban utang juga jasa medis sejak Juni hingga Desember sekitar Rp 3,6 miliar belum termasuk utang belanja modal dan juga utang PEN (pemulihan ekonomi nasional) Rp 35 miliar per tahun yang langsung dipotong,” tuturnya.
Sehingga itu, Rusli meminta pengertian baik dan kerja sama untuk fokus pada kebijakan berbasis kebutuhan rakyat, kesetaraan, dan inklusifitas layanan.
“Kami memandang perlu mengarahkan politik anggaran pro rakyat yang patut pada asas kemanfaatan serta mengikuti prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
________
Reporter: Risaldi
