Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya bersama Sarbin Sehe, tidak ada praktik jual beli jabatan atau proyek.
Sherly juga menolak intervensi dari keluarga, teman, maupun orang dekat dalam menentukan posisi strategis di pemerintahan. Menurut dia, fokus utamanya adalah bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
“Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, baik saudara, teman, maupun orang dekat saya. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, menjual jabatan, atau menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara atau teman kerja saya selama lima tahun ke depan,” tegas Sherly dalam rapat bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan pimpinan OPD.
Baca Juga:
Sherly mengaku, bahwa dirinya hanya mengharapkan kerja keras dari pimpinan OPD dan ASN untuk kepentingan rakyat.
“Kita diberi amanah oleh rakyat, digaji oleh rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka,” ujarnya.
Sherly juga mengungkapkan, selama mengikuti retret di Akmil Magelang, ia mendapat arahan dari para menteri, Wakil Presiden, dan Presiden. Pesan utama yang diterima adalah bahwa pemimpin dan ASN harus bekerja untuk melayani rakyat.
“Maka tugas kita adalah melayani rakyat. Kita dibayar oleh negara untuk memastikan pelayanan dasar diberikan dengan baik, cepat, tepat, profesional, dan responsif. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan baik dan menggunakan anggaran seefektif mungkin,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Sherly menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, adalah bentuk relokasi anggaran.
“Saya melihat ada dokumen yang menunjukkan pemotongan Rp 160 miliar. Namun, itu sebenarnya relokasi anggaran yang akan dikembalikan dalam bentuk makanan bergizi. Dalam diskusi dengan Badan Gizi Nasional, Maluku Utara mendapatkan manfaat sebesar Rp 2 triliun, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan,” jelasnya.
Sherly menekankan, efisiensi ini dilakukan dengan mengalihkan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan diskusi untuk meningkatkan sarana dan prasarana.
“Visi dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan tugas saya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, tidak perlu ada setoran untuk mempertahankan jabatan. Jabatan dipertahankan dengan kinerja, bukan dengan uang,” pungkasnya.
