
Halmaheranesia – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengaku bahwa Instruksi Presiden (Inpres) RI Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Kebijakan ini akan berlangsung dari 2025 hingga 2030, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

“Tahun ini, ketika kita merencanakan kebijakan dan program, kita juga harus melihat kemampuan anggaran daerah,” ujar Tauhid saat memberi sambutan pada acara musrembang kecamatan pada Jumat, 14 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat terhadap dana transfer daerah menjadi pelajaran penting agar tidak terlalu bergantung pada anggaran pusat.
Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dioptimalkan, terutama oleh OPD pengelola pendapatan.
“Setelah pelantikan pada 20 Februari, peningkatan PAD harus lebih maksimal agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Tauhid juga menegaskan bahwa OPD pengelola PAD harus lebih serius dalam mencapai target pendapatan. Jika tidak, evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk kemungkinan pergantian pejabat untuk memastikan target tercapai.
“Kalau tidak capai target, kita bisa saja ganti pemain baru, dengan maksud agar pendapatan kita bisa tercapai dan memenuhi kebutuhan sesuai program yang direncanakan,” pungkasnya.