Halmaheranesia – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi di depan kantor bupati pada Senin, 9 Desember 2024.
Pantauan halmaheranesia, PPPK tahun 2023 yang terdiri dari guru, teknis, dan kesehatan ini menuntut pembayaran gaji yang terhitung mulai bulan Mei dan Desember 2024.
Koordinator aksi, Sunardi Idi, dalam orasinya mengatakan akan melaporkan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Suriyani Antarani, karena diduga menunda pembayaran gaji.
Baca Juga:
“Kami telah memiliki bukti bahwa gaji kami telah disetujui, namum tidak kunjung dicairkan,” ungkap Sunardi.
Ia mengatakan, bahwa mereka juga telah melakukan koordinasi dengan Komisi 2 dan 3 DPRD Pulau Morotai terkait gaji PPPK.
“Masalah ini harus dipandang serius. Kami juga akan melakukan mogok kerja dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dan kejaksaan hingga mengawal sampai tuntas,” tegas Sunardi.
Kapala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Pulau Morotai, dr. Julys Giscard Croons, mengatakan pihaknya sementara berkoordinasi dengan pihak terkait, kerena takut mengganggu pelayanan di rumah sakit maupun puskemas.
“Untuk bulan November telah dibayar, sementara ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan untuk proses permintaan bulan Mei, karena gaji PPPK untuk kesehatan ini melekat di dinas pendidikan,” singkat Julys.
Sementara itu, Dirut RSUD Soekarno Pulau Morotai, dr. Intan Imelda, mengaku terkait dengan jasa medis milik nakes itu bukan tidak bayar, tapi pagu anggarannya sudah habis.
“Sehingga saat ini kami tidak bisa lagi melakukan permintaan pembayaran jasa medis mereka,” jelas Intan.
Menurut Intan, sebenarnya anggaran jasa medis tahun 2024 ini sudah terpakai untuk membayar tunggakan tahun 2023.
“Kita tetap bayar, tapi harus pakai anggaran tahun 2025 nanti, karena pagu anggaran 2024 sebesar Rp 5 miliar itu sudah terpakai bayar jasa medis sebanyak 6 bulan tahun 2023 punya,” katanya.
Ia sempat mengusulkan ada penambahan anggaran untuk jasa medis ketika pembahasan. Hanya saja tidak terakomodir, sehingga pagu yang diberikan itu tidak cukup.
“Jadi intinya kami tetap bayar, hanya saja pembayarannya nanti di tahun 2025,” pungkasnya.
___
Reporter: Risaldi
