Halmaheranesia – Hari pertama pleno rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kamis, 5 Desember 2024 diwarnai aksi unjuk rasa.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) kembali melakukan demonstrasi di KPU Maluku Utara yang terletak di jalan KM 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, sekitar pukul 16.00 WIT.
Koordinator aksi, Abdul Haris, dalam orasinya mengatakan Maluku Utara saat ini darurat demokrasi, karena Pilgub Maluku Utara yang semula diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ternyata telah dirusak oleh segelintir orang.
Baca Juga:
“Berbagai kecurangan terbukti telah mencederai proses demokrasi dan telah memasung hak-hak politik warga Maluku Utara. Intimidasi, politik uang, kecurangan di TPS, hingga keberpihakan pejabat pusat dan daerah kepada calon tertentu telah mengangkangi azas Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Haris bilang, dengan memerhatikan sejumlah bukti dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka pihaknya menyatakan Maluku Utara saat ini dalam keadaan darurat demokrasi.
Dalam aksi ini, mereka menyatakan sikap mendesak KPU Maluku Utara untuk segera mendiskualifikasi paslon gubernur nomor urut 04, Sherly Tjoanda – Sarbin Sehe yang terbukti telah melakukan berbagai kecurangan.
“Kami menuntut kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, untuk mencopot aktor-aktor yang terlibat dalam kecurangan Pilkada Maluku Utara 2024, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah,” desak Abdul Haris.
