Halmaheranesia – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Dr. Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA), menyiapkan program pelayanan kesehatan gratis jika terpilih nanti.
Basri Salama menjelaskan, bahwa model pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh MK-BISA bukan berfokus pada pelayanan BPJS Kesehatan, melainkan pada layanan yang tidak disentuh oleh BPJS Kesehatan.
“Jadi kami MK-BISA fokus pada pelayanan kesehatan gratis di luar layanan BPJS, sebab menurutnya pelayanan kesehatan yang diakomodir dalam BPJS hanya pada saat pasien masuk dan dirawat. Sementara biaya di luar itu harus ditanggung oleh pasien dan keluarga, sehingga pentingnya pemerintah hadir di situ,” tutur Basri Salama, Selasa, 1 Oktober 2024.
Lanjut Basri, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memikirkan beban biaya pelayanan kesehatan di luar BPJS, yakni pemerintah harus menanggung biaya pasien dan keluarga sejak dari rumah dan pascaperawatan di luar rumah sakit.
“Kami akan hadir di sana, dengan menanggung biaya transportasi, makan minum dan kebutuhan lain pasien dan keluarga berupa biaya nginap dan lain-lain. Pemerintah perlu memfasilitasi ini melalui kebijakan anggaran,” ungkapnya.
“Bayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pasien dan keluarganya untuk berobat, apalagi pasien rujukan di luar Maluku Utara, biaya tiket pesawat, biaya nginap untuk keluarga saja sudah puluhan juta yang harus dikeluarkan, ini yang harus dipikirkan pemerintah,” tambahnya.
Cawagub nomor urut 3 tersebut menjelaskan, jika dirinya bersama Muhammad Kasuba terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dipastikan akan mendorong anggaran sebesar Rp 50 miliar setiap tahun untuk menangani kesehatan gratis tersebut.
“Kami pastikan setiap tahun Rp 50 miliar akan didorong dalam APBD untuk membiayai pelayanan kesehatan gratis di luar layanan BPJS tersebut. Jadi kalau ada yang keluarganya sakit di kabupaten-kota mana saja tinggal hubungi saja pihak Dinas Kesehatan, kita akan jemput di rumah, kita akan akan kawal sampai pasien kembali ke rumah, tidak perlu pikirkan biayanya semua biaya pemerintah yang tanggung,” pungkasnya.
