Halmaheranesia – Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak boleh terlibat dalam agenda politik praktis.
Imbauan itu disampaikan secara terbuka pada Sabtu, 21 September 2024 ketika Muhammad Sinen menyampaikan orasi politik pada acara deklarasi ‘Maklumat Kie Raha’ yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Tugulufa.
Muhammad Sinen atau akrab dikenal dengan Ayah Erik mengatakan, ASN di Tidore agar tidak boleh terlibat dalam kerja-kerja politik pada momentum Pilkada Serentak tahun 2024 ini.
“Saya ulangi lagi, saya melarang kalian semua untuk tidak bekerja politik praktis,” tukasnya.
Namun, kata dia, tentunya sebagai warga negara, ASN juga memiliki hak yang sama dalam setiap momentum politik.
Mereka juga sebagai warga negara yang berhak menentukan hak politiknya. Dan kalaupun hak mereka itu bisa diberikan kepada Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara itu sah-sah saja.
“Kepada Panwas dan KPU, saya tegaskan bahwa saya tidak meminta ASN untuk berpolitik praktis, tapi saya hanya ingin hak politik mereka bisa diberikan kepada calon-calon pemimpin yang tepat sesuai dengan kata hati mereka masing-masing,” katanya.
“Saya berbicara seperti ini karena sama-sama kita ingin menyelamatkan Maluku Utara kedepan,” sambungnya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Kota Tidore, Ardiansyah Fauji, membantah tentang rumor yang beredar melalui salah satu media daring tentang ajakan kepada ASN untuk ikut hadir dalam deklarasi Maklumat HAS Malut di Pantai Tugulufa.
“Berita yang beredar itu tidak benar. Karena validitas sumber hasil tangkapan layar yang dimuat di salah satu media itu diragukan. Tidak jelas itu perintah dari siapa dan dibagikan di grup apa. Bisa saja ini rekayasa yang dibuat seolah-olah itu ada instruksi,” tegas anggota DPRD Tidore yang baru saja dilantik itu.
“Padahal sudah jelas bahwa Muhammad Sinen melarang ASN ikut politik praktis,” pungkasnya.
