Halmaheranesia – Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, pada Selasa, 13 Agustus 2024, menghadiri pertemuan dengan ratusan kepala daerah se-Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu, Basiludin Labesi, menyampaikan kehadiran Bupati Aliong Mus di Kaltim dalam rangka mengikuti agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama 517 kepala daerah di Istana Garuda IKN.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan saat ini ada 552 kepala daerah di Indonesia yang terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati.
Baca Juga:
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 kepala daerah tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di IKN. Untuk pejabat, sebanyak 273 orang. Gubernur ada 10 yang definitif dan 28 penjabat. Hadir saat ini langsung 517 gubernur, wali kota, bupati, baik pejabat maupun yang definitif, dan 35 kepala daerah berhalangan hadir,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kepala daerah yang tidak hadir memiliki beberapa alasan, seperti Gubernur Kalimantan Selatan yang sedang sakit dan Gubernur Sumatera Barat yang ibundanya sedang sakit. Beberapa lainnya berhalangan hadir karena harus mengikuti sidang paripurna DPRD. Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi kerena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan.
“Puluhan gubernur yang hadir di IKN telah tiba sejak semalam dan menginap di Hotel Nusantara, sementara itu, bupati dan wali kota menginap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekitar pukul 06.00 WITA, para bupati dan wali kota berangkat ke IKN untuk menerima pengarahan dari Presiden Jokowi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Aliong Mus menyampaikan, prinsipnya pemerintah daerah akan selalu mendukung seluruh program pemerintah pusat termasuk dalam rangka mendorong pengembangan IKN.
“Kegiatan hari ini juga menjadi sarana bagi saya selaku kepala daerah untuk berjumpa sejumlah menteri di kabinet Pak Jokowi, dan berbicara tentang kondisi daerah serta kesiapan daerah, khususnya menjelang Pilkada 2024, juga berbicara tentang stabilitas keamanan serta ekonomi sosial kemasyarakatan dan infrastruktur daerah yang masih butuh campur tangan pemerintah pusat,” ucap Aliong Mus.
___
Reporter: Rusmin Umagapi
