Tidore, HN – Dana pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tidore Kepulauan untuk Bawaslu, TNI, dan Polri sudah tersalurkan secara keseluruhan.

Kepala Kesbangpol Tidore Kepulauan, Muslihin, mengatakan saat ini yang belum terbayar lunas hanya untuk KPU saja.

“Anggaran tahap pertama sudah disalurkan Pemerintah Kota Tidore, kami upayakan agar dana sisa senilai Rp 3,8 miliar yang belum tersalurkan secepatnya diselesaikan di tahap kedua nantinya,” ucap Muslihin, Senin, 8 Juli 2024.

Ia merincikan, dana pengawasan Pilkada untuk Bawaslu sendiri senilai Rp 6,2 miliar, kemudian untuk Polresta Tidore totalnya Rp 2,5 miliar, Kodim 1505 Tidore Rp 1 miliar, dan KPU totalnya senilai Rp 16,6 miliar.

“Kami berharap agar penyelengara Pemilu terutama KPU dan Bawaslu agar melaksanakan fungsi dan tugas secara transparan dan akuntabel pada saat pemilihan berlangsung,” kata Muslihin.

Selian itu, kata dia, walau saat ini tahapan Pilkada baru mulai berjalan. Namun, pentingnya untuk mengingatkan kepada penyelenggara agar tidak boleh lalai membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) atas anggaran yang sudah terpakai untuk pelaporan keuangan tahun 2024.

“Minimal tiga bulan pascaterselenggaranya Pemilu atau setelah pelantikan kandidat terpilih, maka SPJ sudah harus dimasukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019,” tegasnya.

Bagikan:

Julfikri Ismail

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *