Ternate, HN – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Raihan opini WTP ini menjadi capaian ke-10 kali secara berturut-turut pemerintah kota.
Raihan opini WTP ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2023.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara Marius Sirumapea dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu, 29 Mei 2024.
Baca Juga:
Wali Kota Ternate yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, ini adalah WTP ke 10 kali berturut-turut bagi Pemkot Ternate. Capaian ini adalah hasil kerja sama yang baik dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Alhamdulilah atas upaya, kerja keras dan ketelitian dalam akuntabilitas pertanggungjawaban sehingga hari ini Ternate kembali mendapat predikat WTP yang ke 10 kali secara berturut turut,” kata Rizal.
Dia menyebutkan, saat penyerahan LHP, ada sejumlah catatan yang sifatnya normatif dari BPK terhadap 10 Kabupaten Kota di wilayah Maluku Utara termasuk Ternate. Catatan-catatan itu perlu diperbaiki di tahun anggaran 2024.
“Misalnya di perjalanan dinas yang ada kelebihan pembayaran kemudian kekurangan volume pekerjaan. Walaupun temuan-temuan itu nilainya kecil, tapi yang namanya temuan harus bisa diperbaiki,” ucapnya.
Menurut dia, sejumlah temuan kecil dalam proses pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Ternate tahun anggaran 2023 sudah ditindaklanjuti dan selesai.
“Tapi temuan-temuan itu kan menjadi catatan jadi perlu diperbaiki agar ke depan jangan terulang lagi. Dan meskipun kita dapat WTP, kita tidak boleh bersenang-senang atau lengah, tetap harus ada evaluasi agar jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.
