Ternate, HN – Besaran gaji yang diterima pendidik atau guru sukarela Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Ternate, Maluku Utara, dinilai belum sebanding dengan pengajaran yang dilakukan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Pendidikan dengan DPRD Kota Ternate. Diketahui ada guru sukarela pada sekolah PAUD hanya menerima gaji sebesar Rp 150 ribu per bulan.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menyebutkan, dalam RDP yang berlangsung pekan lalu terungkap ada guru honorer di sekolah PAUD yang hanya dibayar Rp 150 ribu per bulan.

“Tadi saat RDP kita dapat informasi di PAUD ada guru honor yang tiap bulan hanya dapat Rp 150 ribu. Ini harus diperhatikan. Harus ada tambahan,” desak Muhajirin usai RDP di kantor DPRD Kota Ternate.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil menjelaskan, yang digaji Rp 150 ribu per bulan itu adalah guru dengan status sukarela, bukan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebab, guru-guru PTT digaji berdasarkan SK PTT.

“Jadi persoalan ini ada pada tenaga guru sukarela di sekolah PAUD,” kata Muchlis.

Alasan para guru ini dibayar Rp 150 ribu adalah karena minimnya kemampuan keuangan sekolah PAUD. Apalagi, PAUD rata-rata berstatus yayasan alias swasta.

Meski begitu, Muchlis berjanji kalau pihaknya akan berupaya agar di tahun anggaran 2025, ada tambahan honor atau insentif bagi para guru sukarela di sekolah PAUD yang ada di Kota Ternate. Namun, sebelum itu para guru tersebut harus didata terlebih dahulu.

Ia menyebutkan, sekolah PAUD di Kota Ternate berjumlah sekitar 90. Tetapi yang aktif hanya sekitar 80. Di samping itu, tidak semua sekolah PAUD ada guru sukarela.

“Guru PAUD ini kan biasanya di-SK-kan oleh kepala sekolah. Tapi kami dan DPRD prihatin. Jujur saja, pendidikan di sekolah PAUD berbeda dengan di SD dan SMP. Cara mendidik pun berbeda,” kata Muchlis.

Sehingga, ia berharap, ada dorongan dari DPRD saat pengusulan anggaran untuk menambah insentif para guru sukarela tersebut.

“Kami minta ada sinergi dari DPRD, sehingga ketika kita usulkan anggaran bisa diakomodir oleh TAPD di tahun 2025. Tapi kalau untuk tahun ini, saya tidak yakin karena defisit anggaran kita cukup besar,” pungkasnya.