Tidore, HN – Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring (dalam jaringan) melalui Zoom Meeting di Nooris Guest House Malang.
Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2024 ini juga diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam didampingi OPD terkait melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
Acara peresmian pembukaan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Presiden Joko Widodo mengatakan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi. Oleh karena itu, pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.
Presiden meminta agar BPKP harus fokus pada manfaat pembangunan, bukan penyimpangan. Karena ke depan tantangan juga semakin berat, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi.
“Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat,” kata Jokowi.
Di akhir sambutannya, Jokowi mengatakan, tugas BPKP itu seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Jokowi mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi.
Sementara Ketua BPKP Muhammas Yusuf Ateh, dalam sambutannya mengatakan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangungan.
Yusuf mengatakan, rakornas ini dilaksanakan untuk mengordinasikan pengawasan agar efektif mengawasi pembangunan 2024 tersisa. BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 sampai dengan Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68T.
“Selain penyelamatan keuangan tersebut, terdapat juga penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Kami tidak hanya memantau aktivitas keuangan, tapi efektivitas pembangunan,” kata Yusuf.
