Tidore, HN – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sofyan Saraha, mulai membangun komunikasi lintas OPD dan pelaku UMKM untuk membahas pengembangan produk lokal, serta meningkatan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha.
Koordinasi ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan Wali Kota Tidore, Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen, Sekretaris Daerah, beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 6 Mei 2024 lalu.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor UMKM, gagasan Sofyan Saraha itu mendapat respons baik dari wali kota, wakil wali kota, sekda, bersama para pimpinan OPD.
Sofyan kemudian kembali melakukan pertemuan dengan stakeholder dan perwakilan pelaku UMKM di Kota Tidore agar menyatukan persepsi. Pertemuan ini berlangsung di lantai dua Kantor Wali Kota Tidore, Rabu, 22 Mei 2024.
Dalam pertemuan itu, konsep pengembangan produk UMKM yang ditawarkan Sofyan mendapat dukungan dari sejumlah pihak, seperti Organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gerkrafs) Tidore dan pelaku UMKM lainnya.
“Kehadiran kami di sini sebagai narahubung untuk teman-teman pelaku UMKM di Tidore, jadi ini adalah bentuk kolaborasi dan kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman UMKM, karena kendala terbesar UMKM saat ini adalah ketersediaan pasar,” ujar Ketua Gekrafs Tidore, Nurul Asnawia.
Di kesempatan itu, Sofyan Saraha menjelaskan, untuk mempermudah pelaku UMKM terkait ketersediaan pasar, ia akan menghadirkan marketplace yang merupakan sebuah platform online yang bisa diakses para pembeli untuk melakukan transaksi jual beri barang dan jasa.
Tujuan dari konsep ini agar dapat memudahkan pelaku UMKM di Tidore dalam melakukan pemasaran hasil produksi. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak lagi kesulitan mencari pasar supaya pendapatan mereka bisa meningkat.
“Jadi setiap event yang dilakukan OPD tertentu, itu mereka tinggal memesan produk lokal yang dijual para pelaku UMKM Tidore, melalui marketplace,” tuturnya.
Ia menambahkan, karena dibatasi waktu kurang lebih dua bulan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau PKN II di Jakarta. Saat ini, dirinya fokus pada dua sektor pengembangan UMKM, yakni sektor kuliner dan souvenir.
Hal itu karena kedua sektor ini merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan setiap OPD dalam melakukan kegiatan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan, bahwa untuk ke depan konsep ini bisa menjadi program jangka panjang bagi pemerintah daerah dengan melibatkan UMKM Tidore dari semua sektor.
“Saya inginkan diklat ini tidak hanya sebatas formalitas yang hanya menyelesaikan pendidikan kemudian selesai begitu saja. Melainkan juga berdampak bagi masyarakat. Maka dari itu, pilihan saya mengambil konsep ini, agar dapat menghidupkan pelaku UMKM di Tidore,” jelasnya.
Sofyan mengaku, semangat dirinya memprioritaskan produk lokal, karena adanya regulasi yang mengatur akan hal itu, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membeli produk lokal.
Selain punya dasar hukum, konsep ini juga akan membuka lapangan pekerjaan sampai pada sektor pertanian dan perikanan. Karena ketika daya beli sudah mulai tinggi, tentu kebutuhan akan bahan baku juga sudah mulai banyak diperlukan oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner maupun souvenir.
“Untuk tahap awal ini, baru dua rancangan yang disiapkan, yakni instruksi wali kota dan marketplace yang akan dipasang melalui website tidore.kota.co.id,” pungkasnya.
