Ternate, HN – Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk bantuan perlindungan bagi para pekerja rentan non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, sinergitas dan kolaborasi mendukung program pemerintah pusat menjadi sebuah tuntutan yang harus di support oleh kepala daerah.

“Dan di tahun ini Pemerintah Kota Ternate menunjukan hal baik itu, dimana pada APBD 2024 ini kurang lebih ada Rp 1,8 miliar, yang keberpihakan kepada pekerja rentan,” kata Rizal, Rabu, 8 Mei 2024.

Ia menegaskan, pemerintah punya komitmen kuat untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat, bahkan jika ada target yang akan dibebankan, juga siap untuk memenuhinya.

“Alhamdulillah dari penyampaian BPJS Ketenagakerjaan itu dari 10 kabupaten/kota itu Kota Ternate sudah ada APBD yang dialokasikan,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat, Adi Hendrata mengaku BPJS Ketenagakerjaan bersama Tim Inpres yang terdiri dari Komenko PMK, Staf Presiden, Sekretariat Kabinet dan didampingi Kemendagri, melihat pelaksanaan Inpres di Maluku Utara terkait optimalisasi program Jamsostek.

Menurut dia, Pemkot Ternate merupakan salah satu daerah yang harus dijadikan contoh bagi daerah lain. Sebab, telah membantu iuran para pekerja rentan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Apresiasi kepada Pemkot Ternate yang sudah peduli para tukang ojek, difabel, petugas kebersihan dan 13 pekerja lainnya. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate telah menyusun data untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Selain itu, Adi menyebutkan, kepedulian Pemkot terhadap para pekerja ini akan dinilai oleh Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), jika sesuai dengan kriteria maka Pemkot akan mendapatkan penghargaan Paritrana Award dari Presiden Republik Indonesia.

“Tahun 2021 Pemkot Ternate sudah mendapatkan juara, semoga penilaiannya bagus dan mudahan-mudahan Pemkot dapat lagi. Karena mendapatkan penghargaan itu dilihat dari kriteria seperti Universal Coverage naik menjadi 85 persen, apakah sudah ada persyaratan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengurusan perizinan dan regulasi,” tuturnya.

“Nanti kita lihat mudahan-mudahan apa yang dilakukan oleh Pemkot Ternate, bisa menjadi yang terbaik, tentunya kami memberikan sport kepada Pak Wali. Karena penilaian ini kami akan sandingkan sejumlah data di Provinsi Maluku Utara,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, pihaknya terlebih dahulu melihat perlindungan masyarakat baik itu pekerja formal dan informal dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting, karena masyarakat sangat terbantu dengan perlindungan dari pemerintah daerah.

“Kenapa? Jika ada yang meninggal dia bisa mendapatkan santunan melalui pemerintah kota sebesar Rp 42 Juta, dan sudah terdaftar selama 3 tahun maka anaknya akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp 174 Juta, untuk dua orang anak,” jelasnya.

“Kami berharap semua Kabupaten dan Kota di Maluku Utara bisa mengikuti Pemkot Ternate. Karan, Kalau masyarakat sejahtera dengan diberikan perlindungan, jika ada resiko kerja dan kematian, negara tetap hadir melindungi masyarakat,” pungkasnya.

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *