Ternate, HN – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil mengaku mengalami keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan program merdeka belajar di Kota Ternate.

Diketahui, merdeka belajar adalah program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) RI, Nadiem Anwar Makarim. Merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.

“Terus terang saya bicara ini keterbatasan anggaran,” kata Muchlis usai upacara Hardiknas di halaman kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 2 Mei 2024.

Meski begitu, pihaknya tetap proaktif menjalankan program merdeka belajar dengan mengikutsertakan guru-guru ke berbagai pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, baik melalui balai maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Ia mengaku, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah lokakarya pendidikan guru penggerak. Dimana didalamnya mengatur dan menjelaskan kurikulum merdeka belajar.

Bahkan, sambung dia, para orang tua juga harus ikut menentukan penerapan program merdeka belajar. Sebab, siswa dipaksakan untuk mandiri, berkarya dan berinovasi.

“Kalau dulu harus menunggu guru, sekarang tidak lagi. Siswa yang harus berperan aktif,” jelasnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada fasilitas pendidikan yang menjadi bagian penting untuk memaksimalkan merdeka belajar.

“Di pulau terluar seperti Batang Dua, itu menyangkut internet. Misalnya asesmen itu berhubungan dengan internet. Kita bisa saja menggunakan sekolah lain yang ada internetnya tapi itu butuh waktu lama untuk diupload,” ungkapnya.

Menurut Muchlis, solusi untuk mengatasi ini yaitu kolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama Kominfo.

“Karena tidak mungkin kami dari Dinas Pendidikan menyediakan tower dan lain-lain. Mamang kita punya dana BOSDA untuk membeli alat penunjang internet, tapi kalau internetnya kurang baik ya sulit,” pungkasnya.