Tidore, HN Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Selasa, 23 April 2024.

Marius mengatakan, laporan keuangan Pemda Tidore sejauh ini terbilang bagus. Hanya saja, pihaknya belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan yang sedang berjalan, lantaran masih dalam tahap audit atau pemeriksaan yang mengacu pada kode etik.

Meski begitu, kata dia, tidak ada yang signifikan pada laporan keuangan Pemda Tidore. Apalagi, Pemda Tidore selama 5 tahun terkahir telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini kunjungan kerja karena kita (BPK) ada audit di sini (Tidore). Dan ada beberapa hal yang perlu perhatian dari mereka. Ini juga mandatori (wajib) dilakukan untuk penilaian opini kepada mereka (pemda), jadi ini kunjungan kerja kami,” kata Marius usai rapat bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dan jajarannya di Aula Nuku Pemerintah Kota Tidore.

Marius juga menyentil terkait dugaan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2023, tepatnya di Desa Maitara Utara, Kecamatan Tidore Utara. Meski bukan ranah BPK, namun Marius mengingatkan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk segera turun lakukan penanganan.

“Kami memang tidak menangani soal ADD, karena kita fokus di laporan keuangan. Kita hanya melihat APBD bukan APBDes, tetapi ini juga jadi peringatan buat Inspektorat, untuk turun mengecek. Jika ada masalah seperti ini dan terbukti ada unsur pidana, silakan ajukan dan lapor ke KPK karena nggak bisa ditahan-tahan juga kan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara karena telah melakukan kunjungan ke Pemda Tidore.

Menurut dia, langkah BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Tidore merupakan kewajiban. Sebab, ini bagian dari kerja BPK.

“Kunjungan kerja BPK ke Tidore untuk memastikan jalannya pemeriksaan, yang sementara berjalan. Tidore juga setiap tahun meraih Opini WTP, jadi hari ini Kepala BPK Maluku Utara pantau langsung audit yang sedang berjalan,” ungkapnya.

Langkah BPK ini juga, lanjut dia, merupakan ikhtiar bagi Pemda Tidore. Sehingga nanti, tidak terjadi seperti di daerah lainnya.

“Saya selaku Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan sangat bersyukur dan memberikan apresiasi, kepada BPK yang sudah turun langsung memberikan arahan kepada Pemda Tidore,” pungkasnya

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *