Ternate, HN – Sebanyak 16 saksi partai politik (parpol) yang menghadiri rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate memutuskan walk out dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil alih.

Aksi itu dilakukan sebab ada keberatan pada dua TPS di Kelurahan Tanah Tinggi yang dianggap bermasalah sehingga dibuatkan rekomendasi dan ditandatangani keterwakilan partai politik.

Selain itu, para saksi juga merekomendasi agar PPK dan Panwascam diberhentikan dari jabatannya.

Para saksi partai ini memilih merekomendasikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 dan TPS 006 untuk ‘di-take over’ ke KPU Kota Ternate.

Saksi Partai Kecamatan Ternate Selatan, Yahya Alhaddad mengatakan, polemik pleno yang berada di TPS 08 Kelurahan Tabona dan TPS 04 – 06 di Kelurahan Tanah Tinggi itu ada dugaan kecurangan yang kemudian menjadi keberatan.

“Kami merasa ada keanehan di sini ketika TPS Tabona itu diabaikan teman-teman PPK dan Panwascam untuk menghitung ulang dan ditemukan adanya masalah. Namun setelah masuk Kelurahan Tanah Tinggi ada alasan dan tafsiran, maka 16 partai menyatakan keluar dari ruang pleno,” ujar Yahya, 1 Maret 2024.

Menurut dia, tidak ada lagi proses rekapitulasi di dua TPS di Kelurahan Tanah Tinggi dan meminta KPU untuk mencopot PKK Ternate Selatan maupun Bawaslu Kota Ternate untuk memberhentikan Panwascam karena berbelit-belit memberikan keterangan.

“Kami mencurigai ada hal yang tidak sewajarnya dipertahankan oleh PPK dan kami pun meminta Bawaslu Kota Ternate juga memberhentikan Panwascam. Selesaikan TPS 08 Kelurahan Tabona supaya ada kepastian hukum,” ungkapnya.

“Keberatan kami dari 16 partai politik itu sudah tidak ada lagi proses rekapitulasi dan jika dilanjutkan, maka kami minta pihak terkait untuk membubarkan karena anggap sudah tidak sah,” sambungnya.

Sekadar diketahui, 16 partai politik yang keberatan dengan dua TPS di Kota Ternate, yakni PKN, PKS, PAN, PKB, PBB, PPP, PSI, Buruh, Gerindra, Ummat, Perindo, Garuda, Demokrat, PDIP, Hanura, dan Gelora. Sementara dua yang tidak menandatangani surat keberatan, yakni NasDem dan Golkar.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *