Ternate, HN – Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) menilai Pemerintah Kota Ternate lalai dan berbohong ke warga Hiri terkait pembangunan Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha.
“Sejak awal, kawan-kawan AMPUH sudah menegaskan ke pemerintah kota, dalam hal ini dinas PUPR, bahwa anggaran Induk 2023 yang senilai Rp 2,2 miliar itu harus dikerjakan lebih awal,” ucap pemuda Hiri, Wawan Ilyas, melalui siaran persnya, Senin, 22 Januari 2024.
“Supaya di APBD Perubahan 2023 nanti bisa ditambahkan pagu anggarannya dan pekerjaan bisa dilanjutkan. Sayangnya, pemkot lalai. Mereka berbohong ke warga Hiri,” sambungnya.
Ia menjelaskan, APBD Induk dikerjakan sudah masuk September, meskipun papan proyeknya tertulis 7 Agustus. Dalam kondisi itu, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan dengan APBD Perubahan karena waktu yang singkat.
“Ini artinya pemkot gagal buat perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokasi. Pemkot membangun tanpa data,” ucapnya.
Ia mengatakan, perencanaan pelabuhan ini tidak terukur dan tidak terstruktur.
“Saya tidak tahu anggaran Rp 12 miliar yang diwacanakan dalam APBD Induk 2024 itu sudah sampai di tahap mana. Toh, sampai sekarang kita tidak tahu kejelasannya karena kebijakan politik pemerintahan tidak transparan,” sebutnya.
Masalah ini, kata dia, termasuk peran dan fungsi DPRD tidak terlihat sama sekali. Ini lembaga yang tugasnya mengawal agenda-agenda kerakyatan, namun kehilangan ‘taringnya’ di mata pemerintahan.
“Ada apa ini semua? Anggota DPRD dapil IV (sekarang dapil III) sejak awal tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga orang itu miskin ide dan gagasan, miskin kepedulian terutama soal pelabuhan yang merupakan kebutuhan dasar warga Hiri,” kata Wawan.
DPRD, baginya terkesan hanya mengurus pokok-pokok pikiran (pokir), sambil menunggu gaji. Paling tidak mereka harus bergerak bersama memberi ketegasan dan kepastian ke pemerintah kota.
Menurutnya, jauh lebih fatal pemerintah seperti menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal membangun pelabuhan termasuk bagian penting dari upaya pengembangan wilayah secara ekonomis maupun sosial. Kecenderungan ini yang hilang dari perhatian pemerintah.
Ia menambahkan, pemerintahan ini telah membentuk lingkaran dinasti lokal yang tidak disertakan perencanaan kebijakan yang adil dan terbuka di Kota Ternate.
“Kami tunggu sekda (Rizal Marsaoly) sebagai ketua TAPD bicara, meskipun saat ini mereka semua telah gagal memenuhi janji bahwa pelabuhan Hiri selesai tahun lalu (2023). Mereka sudah berbohong secara terbuka,” pungkas Wawan.
