Taliabu, HN – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu pada Senin, 30 Oktober 2023.

Aksi tersebut terkait dengan sejumlah masalah di Pulau Taliabu, di antaranya pinjaman modal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu ke Bank BPD sebesar Rp 115 Miliar pada tahun 2022, juga terkait dengan gaji aparat desa yang belum dibayar selama delapan bulan, gaji honorer, tunjangan guru, hingga proyek mangkrak.

“Pinjaman modal dengan jangka waktu pengembalian selama dua tahun untuk tujuan investasi di bidang infrastruktur fisik, jalan, dermaga dan pasar tradisional. Akibat pinjaman ini, daerah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 14 miliar lebih per bulannya untuk pembayaran cicilan kepada pihak Bank. Sementara realiasasi sebagaimana tujuan peminjaman tersebut sampai saat ini tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah,” ucap Koordinator aksi GPM, Lisman.

Mereka juga menyuarakan proyek mangkrak, seperti pekerjaan jalan Beringin, Nggele, dan Lede. Massa aksi meminta agar Bupati Taliabu, Aliong Mus, dapat bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Pantauan halmaheranesia, kedatangan masa aksi di kantor DPRD hanya disambut dua anggota DPRD, yakni Wakil Ketua II, M. Jainal Ashar, dan Anggota DPRD, M. Nuh Hasi.

Saat hearing, M. Jainal Ashar mengatakan terkait dengan pinjaman modal pemerintah daerah, pihaknya telah melakukan rapat internal DPRD untuk pembentukan pansus, sehingga akan melakukan pengawalan terhadap persoalan tersebut.

“Nanti kalau sudah Paripurna terkait pembentukan pansus kita akan mengundang rekan-rekan massa aksi untuk turut hadir dalam acara tersebut,” kata Jainal.

Mengenai gaji aparat desa, Jainal mengaku hasil komunikasinya dengan Kaban Keuangan Taliabu, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sudah terproses sejak Jumat pekan lalu. Hanya saja yang baru terproses ADD tahap II, sehingga gaji aparat desa akan terbayar pada triwulan II.

“Setelah kepala desa melakukan pertanggung jawaban, saya akan meminta kepada Kaban Keuangan untuk segera melakukan pembayaran ADD tahap III, kalau kaban tidak selesaikan maka diminta dengan hormat untuk mundur secara terhormat atau Bapak Bupati Taliabu mencopot Kaban Keuangan dari jabatannya,” tegasnya.

Ia juga berharap, jika anggaran sudah cair, namun para kepala desa belum juga membayar hak aparat desa, maka diharapkan segera diproses secara hukum.

___

Reporter: Rusmin Umagapi

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *