Ternate, HN – Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate dengan PT Intra Mulia Multiteknologi (PT IMM) tak kunjung tuntas.

Kerja sama yang dimaksud adalah tentang optimalisasi retribusi pelayanan pasar dan pertokoan dengan menggunakan perangkat EFD (Electronic Fiscal Device) yang diinvestasikan oleh PT IMM.

Padahal, tentang PKS ini kurang lebih sudah sembilan kali dibahas antara Pemkot Ternate, PT IMM, dan DPRD. Bahkan September 2023 lalu, DPRD juga sudah memberi lampu hijau melalui rapat komisi II untuk segera dilaksanakan, sembari meminta Pemkot untuk melengkapi drafnya.

Namun hingga kini, rencana kerja sama yang sudah berproses sejak tahun 2022 lalu itu tak kunjung beres. Disperindag beralasan masih perlu mengkaji kembali bersama dengan akademisi tentang poin-poin atau klausul dalam draf PKS yang diketahui sudah selesai.

Plt Kepala Disperindag Kota Ternate, Nursidah Dj Mahmud, mengatakan tentang perkembangan finalisasi draf PKS tersebut masih perlu dibahas bersama akademisi.

“Kan saya sudah pernah bilang, masih disusun drafnya, perlu kita rapikan dulu, kajian hukumnya. Ini memang cukup lama karena kita perlu hati-hati dalam mengambil langkah,” ujar Nursidah, Senin, 30 Oktober 2023.

Sementara itu, Plt Sekda Kota Ternate, Abdullah H M. Saleh, mengatakan yang nantinya menandatangani PKS tersebut adalah kepala Disperindag dengan pihak PT IMM.

Ia mengaku, salah satu cara untuk mencegah potensi kebocoran retribusi pasar sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan retribusi.

“Upaya yang dilakukan untuk membangun kerja sama dengan pihak kedua (PT IMM) dalam rangka untuk digitalisasi adalah salah satu langkah maju,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut dia, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Plt Kepala Disperindag Nursidah Dj Mahmud, bahwa perlu ada kajian kajian yang mendalam terkait dengan poin atau klausul-klausul di dalam PKS.

“Harus ada kajian dari sisi ekonominya, ada kajian dari sisi hukumnya. Jadi saya juga menunggu informasi dari beliau (Plt Kadisperindag), kapan itu akan dilaksanakan saya menyesuaikan. Yang jelas kita berupaya agar secepatnya. Jadi Disperindag mungkin harus lebih cepat merespons hal yang disarankan oleh beberapa pihak pada saat pembahasan sebelumnya,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Ternate, Chairul Saleh, pada akhir September lalu justru mengatakan bahwa Pemkot Ternate bersama PT IMM sudah tuntas membahas soal draf PKS tentang optimalisasi retribusi pelayanan pasar dan pertokoan dengan menggunakan perangkat EFD.

Selanjutnya Pemkot tinggal menunggu undangan dari DPRD untuk persetujuan kerja sama ini.

“Sekarang kita (Pemkot) tinggal menunggu undangan dari DPRD terkait rencana persetujuan (kerja sama) yang akan dikeluarkan oleh DPRD,” kata Chairul.

Chairul menyebutkan, dalam draf PKS itu sudah dirinci dengan jelas tentang bentuk kerja samanya. Termasuk soal alat-alat dalam bentuk hardware maupun software yang dipakai dalam optimalisasi retribusi pelayanan pasar dan pertokoan. Alat-alat tersebut disediakan atau diinvestasikan oleh PT IMM.

“Tinggal Pemerintah mengembalikan (membayar ke PT IMM) alat itu dalam waktu tiga tahun sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama PT IMM. Tapi kalau soal berapa nilainya nanti tanya ke Disperindag,” katanya.

Menurutnya, informasi awal harga yang harus dibayar oleh Pemkot ke PT IMM dalam waktu tiga tahun itu adalah sebesar Rp 9 miliar. Namun belakangan ada penurunan harga dan itu diketahui oleh Disperindag.

“Informasi sementara ini kan diturunkan harga, tapi soal itu nanti ditanyakan lagi ke Disperindag,” tutur Chairul.

Ia menambahkan, pertemuan dengan DPRD nantinya adalah tahapan paling akhir dalam proses persetujuan kerja sama kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan.

“Karena sesuai tahapan kan nanti ada rapat pimpinan DPRD dengan komisi, kemudian dengan pemerintah. Setelah itu baru dikeluarkan persetujuan. Jadi itu sudah tahapan terakhir, kita sementara menunggu undangan selanjutnya dari teman-teman DPR,” pungkasnya.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *