Ternate, HN – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengaku kehabisan cara mengatasi sampah di Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya, program prioritas pemerintah terkait perihal tersebut belum berjalan maksimal.
“Jadi di sini saya lihat, kita belum punya cara dalam upaya pengurangan sampah,” kata Tauhid dalam sambutannya pada kegiatan launching proper Sigofi Gam beberapa waktu lalu.
Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan breakdown visi-misi pemerintah, ada sebanyak 14 program prioritas, salah satunya adalah pengelolaan sampah partisipatif. Hal ini baru dijalankan pada awal tahun 2022 di masa pemerintahan ini.
“Meskipun masalah mengatasi sampah sudah dimulai sejak pemerintah sebelumnya, tapi untuk membuat dia lebih masif lagi, pemerintah saat ini harus melanjutkan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, setiap rezim pemerintahan, diibaratkan seperti penumpang, sementara lokomotifnya adalah masyarakat. Karena kebersihan itu sebenarnya tuntutan kehidupan, selain memang ada sampah, ada juga faktor orang untuk membersihkan.
“Kebetulan pada saat kehidupan masyarakat itu berjalan, pemerintah masuk untuk membersihkan, kemudian menggagas apa yang disebut industrialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, jika masyarakat belum maju dalam hal sadar sampah, maka perlu diarahkan kepada kualitas dan kesadaran, tapi kalaupun sudah sadar, maka akan ada banyak partisipasi masyarakat tentang kesadaran mengatasi sampah.
Sehingga menurutnya di Kota Ternate harus terus didorong partisipasi masyarakat, sebab bukan sampah yang menjadi penyakit, melainkan perilaku masyarakat yang justru menjadi penyakit.
“Jadi kita harus mengubah paradigma masyarakat yang lama tentang mengatasi sampah dengan memberikan paradigma baru yang lebih melibatkan masyarakat untuk bersama mengatasi sampah,” tuturnya.
Banyak aset pemerintah, kata dia, yang bisa digunakan untuk mengubah paradigma masyarakat. Misalnya Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang telah dibangun melalui anggaran pemerintah, namun operasinya berjalan tidak maksimal.
“Padahal fungsi TPS3R jika digunakan dengan baik, maka hasilnya akan maksimal. Saya akan minta Non-Governmental Organization (NGO) untuk mengelola itu, dengan maksud agar sebelum sampah dibuang ke TPA, harus diolah dulu supaya ada pengurangan sampah,” pungkasnya.
