Ternate, HN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam IPAWANI (Perempuan) Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) memperingati Hari Tani Nasional dengan menggelar aksi di Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 25 September 2023.
Aksi ini menyuarakan seputar permasalahan pertanian di Indonesia, seperti konflik agraria dan kesejahteraan petani hingga harga komoditas lokal.
Koordinator aksi, Endang Sari, menegaskan aksi ini juga sebagai pengingat perjuangan petani yang masih belum tuntas. Petani merupakan penyangga kehidupan bangsa. Namun, praktek kriminalisasi dan ketidakadilan masih terus dialami oleh para petani.
Baca Juga:
“Petani memiliki kontribusi yang sangat besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sudah seharusnya berterima kasih kepada petani. Namun, untuk kesejahteraan petani di Maluku Utara belum jelas arahnya, justru yang dirasa hanya perampasan tanah milik petani,” ucap Endang.
Ia mengaku, kasus penangkapan petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, dan aktivis agraria terus terjadi. Bahkan di kampung, tanah pertanian rakyat digusur demi mega proyek pembangunan infrastruktur, food estate, pariwisata, bisnis tambang, dan sawit yang kian marak terjadi di berbagai pelosok.
“Kami minta negara harus lebih memperhatikan nasib petani. Terlebih untuk hasil pertanian dan harga komoditas lokal, yakni pala, cengkih, kelapa (kopra) dan lainnya, sehingga kesejahteraan petani bisa terjamin,” jelasnya.
Endang menyebutkan, semenjak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemulihan ekonomi negara telah memicu terjadinya konflik pada petani. Apalagi Maluku Utara menjadi salah satu sasaran dalam proyek PSN tersebut.
“Kita lihat di beberapa daerah, khususnya Maluku Utara, yaitu Pulau Obi, Halmahera Tengah, Halmahaera Selatan, Taliabu-Sula, Halmahera Utara telah menjadi sasaran PSN. Hal ini berimplikasi pada penyempitan ruang tani dan ancaman ekologi yang kian serius,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kekayaan alam Maluku Utara menjamin kesejahteraan masyarakat terutama petani. Sebab banyak sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani, tanpa harus berharap pada pertambangan yang justru merusak harapan petani dan anak cucu.
“Kami minta, pemerintah segera naikkan harga komoditas lokal, hentikan kelapa sawit, tolak reklamasi, stop represif masyarakat petani dan wujudkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
