Ternate, HN – Warga Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, mendesak DPRD segera mengadakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelanjutan pembangunan dermaga Hiri di Sulamadaha.
“Ini bertujuan untuk tahu bagaimana perkembangan politik anggarannya. Karena untuk kajian teknis sudah selesai dibuat. Itu ada di PUPR. Sekarang tinggal sejauh mana pemkot komitmen alokasikan anggarannya dan proyek itu harus dikerjakan secara jujur dan terbuka,” ucap Koordinator AMPUH, Ardian Kader, melalui rilisnya, Senin, 4 September 2023.
“Ini butuh political will Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, dan tentu keberpihakan yang kuat dan mendasar dari DPRD. Itu sebabnya RDP penting dilakukan segera,” sambungnya.
Baca Juga:
Ardian mengatakan, surat permohonan RDP sudah dimasukkan ke lembaga DPRD sejak tanggal 28 Agustus. Pihaknya sampai harus menyurat karena Pemerintah Kota Ternate lalai terhadap apa yang pernah mereka janjikan.
“Bahwa pemerintah kota akan menyurat khusus ke DPRD untuk bicarakan dengan Banggar DPRD bicarakan soal pelabuhan Hiri. Janji itu sejak bulan April melalui Rizal Marsaoly sebagai kapala Bappelitbangda,” paparnya.
Ia mengaku, faktanya sampai hari ini tidak pernah dibuat. Ini tanda bahwa pemerintah kota tidak konsisten dengan apa yang mereka bicara.
“Bahasa Ternate bilang ‘demo se fael matero ua‘. Kata lain dari pemerintah kota berbohong terhadap warga Hiri. Kami punya banyak bukti kok soal ini semua,” ungkapnya.
Sehingga, kata dia, usulan RDP dibuat agar keterbukaan informasi ini bisa dikonsumsi publik. Kejelasan anggaran pelabuhan dapat diketahui dan diproteksi secara bersama.
Ketua Hiri Institute, Roni Ridwan, menyampaikan, warga Hiri terlalu sengsara dengan fakta-fakta terkait pembangunan pelabuhan.
“Seluruh aspek teknis proyek pelabuhan ada di bawah tanggung jawab dinas PUPR. Oleh karena itu, dalam surat yang kami layangkan ke DPRD, kami juga meminta supaya DPRD memanggil PUPR dan Bappelitbangda secara institusi, untuk duduk bersama bahas anggaran pelabuhan sebagaimana janji pemerintah,” ucap Roni.
Menurutnya, pemerintah kota ini terkesan sangat amburadul dalam kerja. Pihaknya ragu dengan keberpihakan mereka terhadap rakyat.
“Kalau dilihat dari anggaran Induk 2023, pemkot lebih banyak berpihak ke kejaksaan kok, dengan alokasi Rp 9 miliar, sementara pelabuhan Hiri hanya Rp 2.2 miliar. Secara etis ini sangat mencoreng eksistensi warga negara yang sudah bertahun-tahun menuntut hak atas pelabuhan Hiri.”
Ia menjelaskan, sampai sekarang master plan pembangunan pelabuhan Hiri juga tidak pernah dipublikasi, padahal sudah dilakukan pertemuan berulangkali.
“Kami berharap, dalam RDP master plan harus ditayangkan dengan volume seluruh anggarannya, dan kita proyeksikan anggarannya sesuai dengan janji pemerintah dan kebutuhan dasar warga Hiri,” jelasnya.
Pemuda Hiri, Wawan Ilyas, menambahkan sebetulnya permohonan RDP itu bagian dari menuntut hak sebagai warga negara di Pulau Hiri.
“Lembaga negara harus jujur dan terbuka menerima permohonan dari masyarakat, karena itu bagian penting menjalankan prinsip demokrasi,” ucap Wawan.
Sekarang, kata dia, kalau DPRD menahan suratnya, lalu tidak ada respons sampai sidang pengesahan Anggaran Perubahan tahun 2023, itu kan sama halnya mereka melanggar aturan.
“Apalagi itu lembaga yang tugasnya melakukan kontrol terhadap program pemerintah daerah. Seluruh program pembangunan diperdebatkan melalui lembaga ini,” tuturnya.
Menurutnya, DPRD punya fungsi budgeting, fungsi pengawasan/kontrol dan juga fungsi legislasi. Maka hak untuk terlibat dalam RDP bersama DPRD tidak bisa dibiarkan lama-lama dengan alasan apapun.
“Kan ini kami bawa suara masyarakat terkait tuntutan pelabuhan. Kepentingan kami cuma itu. Tidak lebih,” ungkapnya.
Wawan mengaku, akan ada aksi yang lebih besar lagi jika pemkot masih juga berbohong. Apalagi pemkot juga sudah membuat MoU pada tanggal 1 Februari 2023 lalu.
“Sekarang tugas mereka semua harus buktikan, paling tidak melalui komitmen mereka alokasikan dalam anggaran perubahan. Ingat, masih Rp 10 miliar lebih anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.
