Ternate, HN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menghadapi momentum politik 2024 mendatang.

“Kalau kami dari Kemenpan-RB, tentu netralitas ASN itu penting dan diutamakan. Karena itu bagian dari komitmen ASN. Jadi diharapkan di momentum politik, ASN bekerja dengan baik,” kata Abdullah, saat memberi ceramah pada ASN lingkup Pemkot Ternate, Kamis malam, 24 Agustus 2023.

Ia menyebutkan, seharusnya memasuki momentum politik, ASN dan kepala daerah lebih fokus membuat terobosan baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kedapatan ada ASN yang tidak netralitas, maka ada sanksi yang diberikan.

“Sanksi tentu ada, jadi kita tentu sudah ada aturan dan undang-undangnya, pelanggaran terhadap netralitas itu akan diberi sanksi. Begitu juga terkait dengan apakah itu sanksi administrasi atau pidana, diaturnya sudah ada,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, betapa pentingnya ASN melakukan gerakan birokrasi berdampak, agar birokrasi tidak terjebak di masa lalu.

“Birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, rapat-rapat, tapi arahan presiden birokrasi ini harus berdampak. Maka perlu di-monev, siapa mengerjakan apa. Jangan kita tejebak dengan rapat-rapat,” katanya.

Menurutnya, untuk memudahkan pelayanan informasi, Ternate harus mempercepat membuat Mal Pelayanan Publik (MPP). Supaya nanti bisa menjadi MPP Digital, dan Ternate menjadi contoh pelayanan ASN untuk di Indonesia timur.

“Karena modalnya ada, potensi ASN-nya juga ada, dan ini kalau bisa dikerjakan dengan cepat, saya kira bisa cepat terwujud,” pungkasnya.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *