Ternate, HN – Pemuda Pulau Hiri, Kota Ternate, akan melaksanakan upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di atas proyek Pelabuhan Hiri. Aksi ini sebagai bentuk mengenang jasa pahlawan dan memprotes sikap pemerintah kota yang abai dengan progres proyek Pelabuhan Hiri.
Ketua Hiri Institute, Roni Ridwan, menegaskan upacara ini untuk memperingari perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang dulunya dipenjarakan, diintimidasi, diteror, ditembak, bahkan terbunuh di medan juang. Sebab, mereka adalah pejuang-pejuang bangsa yang hidup melawan penjajah.
Menurutnya, ini juga bentuk mentransmisi kesadaran berbangsa dan bernegara. Dimana upacara ini bukan sekadar menambilkan simbol-simbol kenegaraan, tetapi harus menceritakan bentuk dan dinamika hidup kewarganegaraan Indonesia, termasuk dinamika dan kondisi warga negara di Pulau Hiri.
Baca Juga:
“Banyak orang pernah upacara dalam laut, ada juga upacara di puncak gunung, ada juga di hutan. Nah, sekarang kami akan upacara di pantai (pelabuhan penyebrangan Sulamadaha-Hiri),” kata Roni melalui rilis yang diterima halmaheranesia, Kamis, 10 Agustus 2023
Ia menjelaskan, kegiatan hura-hura pada hari kemerdekaan akan lebih banyak mendepak generasi dari mental perjuangan tokoh-tokoh bernyali, berpengetahuan, dan bermoral.
Semua terhapus oleh canda dan tawa agenda-agenda hura-hura. Padahal, orang tua-tua, para pendahulu, dan pendiri bangsa dulu sengsara, mereka membentuk negara ini dengan pikiran, dengan tindakan penuh resiko.
Sementara Koordinator AMPUH, Ardian Kader, menambahkan tujuan upacara di pelabuhan untuk mengingatkan Pemerintah Kota Ternate bahwa pembangunan Pelabuhan Hiri adalah hak paling dasar.
“Pemerintah tidak boleh utamakan membangun gedung-gedung kejaksaan, alokasikan anggaran begitu besar, sementara rakyat masih sangat sengsara menyusuri dermaga di Sulamadaha. Kalau kita disebut merdeka, perlu ditanyakan merdeka dalam hal apa? Sedangkan pelabuhan sebagai infrastruktur utama terus diberi janji bertahun-tahun,” ungkap Ardian.
Ia menilai, banyak PNS, guru, nakes,TNI, POLRI, dan lainnya bertugas di Pulau Hiri, dan setiap hari mereka menyeberang melalui pelabuhan. Tetapi pemerintah daerah tidak serius membangun pelabuhan.
“Poin pentingnya, bahwa upacara di lokasi pelabuhan karena warga Pulau Hiri belum merasakan keadilan di jalur laut dengan infrastruktur pelabuhan yang layak.”
“Keadilan sosial masih terbajak karena pemerintah justru lebih utamakan kepentingan elit, bukan warga. Warga sengsara, sementara elit senang. Pemerintah tidak boleh pilih kasih, seperti yang dilakukan pemkot. Itu menodai luhurnya cita-cita para pendiri bangsa ini. Pemerintah daerah harus sadar,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan kibarkan bendera merah putih di atas tetrapod yang terbengkalai dan membacakan teks Pancasila dengan Bahasa Ternate.
Bahkan dibuat siloloa tetrapod dan janji-janji pemerintah serta membacakan manifesto perjuangan pelabuhan Hiri yang sudah bertahun-tahun disuarakan.
“Kami akan adakan pembelaan motoris dan penumpang di atas bebatuan, karang, dan tetrapod. Kami belum merasakan keadilan. Selama ini peringatan kemerdekaan hanya seremoni semata tanpa kerja terstruktur berbasis data yang merekam fakta kehidupan warga negara. Pemerintah masih lalai di bagian yang itu,” pungkasnya.
