Ternate, HN – Pemerintah Kota Ternate telah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk rapat koordinasi persiapan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.
Undangan resmi tersebut sudah dilayangkan Menpan-RB, Aswar Anas, kepada 525 kepala daerah se-Indonesia termasuk Pemkot Ternate lewat surat Nomor B/1568/M. SM.01.00/2023 tertanggal 26 Juli 2023 lalu.
Pertemuan ini berisikan tiga poin, yakni persiapan pengadaan CASN tahun anggaran 2023, penyerahan Surat Keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah tahun anggaran 2023, serta uji publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).
Baca Juga:
Kepala BPKSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu secara resmi telah mengusulkan formasi untuk pengadaan PPPK tahun 2023. Kuota yang diusulkan, sedikitnya ada 400 tenaga PPPK ke pemerintah pusat.
“Insyaallah tanggal 3 Agustus ini akan ada rapat koordinasi di Jakarta terkait rencana pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, pada saat rapat koordinasi itulah akan kita ketahui tentang formasi-formasi yang sudah kita ajukan beberapa waktu lalu itu dikabulkan atau tidak,” ungkap Samin, Selasa, 1 Agustus 2023.
Kuota PPPK yang telah diusulkan Pemkot Ternate ke Menpan-RB kurang lebih sebanyak 400, yang terdiri atas beberapa formasi, di antaranya adalah formasi tenaga guru dan kesehatan (Nakes), kemudian tenaga teknis atau umum seperti penyuluh pertanian, bidang tata ruang jalan dan jembatan, bagunan, perencanaan, pranata komputer, perikanan, pertanian, penyusun peraturan perundang-undangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, tata laksana kearsipan, dan teknologi informasi.
“Jadi untuk guru kita usul kurang lebih 125, Nakes 140, dan sisanya itu adalah tenaga teknis. Dengan begitu maka kesempatan PTT untuk menjadi PPPK sangat terbuka, dengan catatan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” kata Samin.
Menurutnya, dalam kuota Nakes yang diusulkan tersebut juga terdapat tenaga bidan dan perawat kurang lebih 25 orang.
“Kali ini kita coba untuk mengusulkan bidan dan perawat. Kalau tahun kemarin kan tidak tersedia karena kuota bidan dan perawat sudah penuh, jadi ini kita coba, sebab ke depan Kota Ternate akan bangun rumah sakit sendiri, jadi dibutuhkan tenaga bidan dan perawat,” ungkapnya.
Sementara pada tenaga teknis atau umum, kata dia, juga diusulkan dengan lulusan SMA yang berkaitan dengan keterampilan sebanyak kurang lebih 30 kuota. Usulan dengan lulusan SMA itu ada di Damkar.
“Jadi kita usulkan yang lulusan SMA itu kurang lebih 30 sampai 40, mudah-mudahan itu juga dikabulkan,” harapnya.
Penting untuk diketahui, rekrutmen PPPK ini ada syarat dan ketentuan yang di dalamnya juga termasuk skala prioritas. Yakni PTT yang terdaftar dalam data pokok atau induk PTT. Samin berharap, usulan formasi PPPK yang disampaikan oleh Pemkot Ternate ke pemerintah pusat itu dapat diakomodir.
“Nanti setelah usulan formasi disetujui oleh Kemenpan RB barulah syarat dan ketentuan akan kita sampaikan melalui pengumuman resmi,” pungkasnya.
