Ternate, HN – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ternate akhirnya menerima keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait surat pergantian Wali Kota Ternate, Jasri Usman, yang diusulkan DPRD beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, pengunduran diri Jasri Usman diketahui setelah DPW PKB Provinsi Maluku Utara menyerahkan surat pengunduran diri Wakil Wali Kota Ternate pada Jumat, 28 April 2023 lalu.
Baca berita terkait: Penjelasan Kemendagri soal Mundurnya Jasri dari Wawali Ternate
Baca Juga:
“Pada poin terakhir surat Kemendagri sudah jelas, bahwa kalau misalnya DCT-nya pada bulan November, itu artinya sisa jabatan 13 bulan, sementara dalam ketentuan undang-undang harus di atas 18 bulan. Dengan itu maka sudah tidak bisa lagi dilakukan pergantian Wakil Wali Kota,” kata Muhajirin, Senin, 31 Juli 2023.
Menurut dia, secara internal partai memang menunggu surat secara tertulis dari Kemendagri, dan saat ini sudah ada surat yang keluar setelah dilakukan konsultasi oleh DPRD.
“Jadi karena suratnya sudah ada maka kita rujukannya ke surat,” jelasnya.
Meski begitu, kata dia, PKB Kota Ternate juga sebenarnya memiliki kepentingan besar untuk mengisi kekosongan Wakil Wali Kota Ternate.
“Tapi kalau regulasi bilang lain ya kita ikut saja. Ya, mudah-mudahan satu atau dua hari ini ada perubahan surat dari Kemendagri, maka kita akan ikut,” jelasnya.
Muhajirin menambahkan, PKB tetap memberikan dukungan ke Pemerintah Kota Ternate jika hal ini untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam aspek anggaran. Tapi, jika tidak menguntungkan, maka PKB akan tetap bersikap tegas.
“Jadi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, secara partai kami tetap bersikap tegas, sekalipun PKB itu partai pengusung pada pemerintah ini.”
Ketua DPRD Kota Ternate itu mengaku, PKB memiliki sikap dan komitmen yang tegas, seperti pada pernyataan sebelumnya, bahwa roda pemerintahan ini jika tidak berpihak, maka tetap akan dikritik.
“Jadi biar pun partai pengusung, kami tetap kritik dan menolak jika bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang jelas, di pemerintahan ini harus berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ada, jika tidak kami akan tetap bersikap lain,” pungkasnya.
