Ternate, HN – Pemerintah Kota Ternate diketahui mengalokasikan anggaran pembangunan lima unit rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan senilai Rp 5,8 miiar.
Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima awak media, Pemkot Ternate juga menggelontorkan anggaran Rp 3,3 miliar untuk pekerjaan pembangunan kantor pengelolaan rusunawa dan pagar rusunawa kejaksaan.
Nominal anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Ternate adalah Rp 9,2 miliar untuk pekerjaan fisik. Semuanya bersumber dari APBD Kota Ternate 2023.
Baca Juga:
Rincian tiga item kegiatan fisik untuk Kejari Ternate, yakni pembagunan lima unit rumah dinas dan mes pegawai senilai Rp 5,8 miliar, pembangunan kantor pengelolaan rusunawa kejaksaan Rp 1,9 miliar, dan pembangunan pagar rusunawa kejaksaan Rp 1,4 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, ketika dihubungi awak media melalui aplikasi pesan singkat maupun wawancara langsung, enggan memberikan keterangan.
Selanjutnya, awak media berupaya mengonfirmasi langsung Kepala Beppelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Perpustakaan Hukum Universitas Khairun Ternate, Kamis 20 Juli 2023, juga tidak ingin memberikan keterangan terkait tiga item pekerjaan tersebut.
Terpisah, Praktisi Hukum, Agus Salim R Tampilang, ikut menyoroti pembangunan rumah dinas dan mes pegawai Kejaksaan Negeri Ternate.
Menurut Agus, anggaran yang hampir menyentuh Rp 10 miliar itu pasti diusulkan melalui OPD terkait, kemudian mendapat persetujuan dari Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Selanjutnya dibahas dan mendapat persetujuan DPRD.
“Kenapa anggota DPRD ikut menyetujui padahal ada hal lebih penting, seperti kebutuhan dasar di tiga kecamatan terluar,” ucap Agus, Jumat,21 Juli 2023.
Menurut dia, seharusnya pemerintah kota di bawah kepimpinan Tauhid Solemen tidak menganggap pembangunan rumah dinas kejaksaan sesuatu yang biasa seperti dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun, lebih rasional atau masuk akal adalah merealisasikan program sesuai kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Komite Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas), Irfandi, mengatakan pemerintah kota semestinya lebih mengutamakan aspirasi yang datang dari warga.
“Seperti masalah air bersih, pengelolaan sampah, hingga persoalan dermaga Hiri yang sudah bertahun-tahun dinantikan warga,” ucap Irfandi.
Ia mengatakan, posisi dermaga Hiri sangat penting sebagai akses transportasi bagi warga, sekaligus untuk memudahkan aktivitas kerja hingga perekonomian.
“Tapi entah kenapa, anggaran yang begitu besar, dan sebenarnya ada anggaran, tapi lebih mengutamakan lembaga vertikal. Kami mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk peduli dengan kebutuhan mendasar warga,” pungkasnya.
