Ternate, HN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri Pokok -pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Ternate, Maluku Utara.
“Kita khawatirkan jangan sampai pokir DPRD itu menjadi kepentingan segelintir. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ada program tanpa perencanaan,” kata Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, Jumat, 23 Juni 2023.
Ia mengaku, banyak kejadian yang ditemukan ada sejumlah kasus bagi-bagi jatah lewat Pokir. Misalnya, ada Pokir milik Ketua dan Wakil DPRD, kemudian para OPD yang diminta untuk dikawal.
Baca Juga:
“Jadi kejadian-kejadian seperti itu, para OPD hanya tekan-tekan saja. Sebab, ada program tanpa perencanaan. Sudah Musrenbang sudah rencana, tapi kenapa tahu-tahu ada program dari langit yang disisipkan. Itulah potensi permainan mereka,” paparnya.
Ia menambahkan, bakal mendeteksi sejumlah pokir tersebut. Namun, keterbatasan anggota dari KPK menjadi kendala tersendiri. Sehingga membutuhkan banyak pihak agar bekerja sama.
“Anggota kita kan terbatas ya, apalagi kami membawahi sekian wilayah, jadi tidak bisa semuanya terpantau. Laporan kalau pun ada, maka itu dari Intelijen. Kami juga punya teman-teman di sebelah kan. Jadi pasti ada laporan yang masuk,” katanya.
Ia pun menyoroti sejumlah pekerjaan atau proyek di Pemerintah Kota Ternate. Bagi dia, pekerjaan tanpa perencanaan dan pekerjaan seratus persen sudah dalam pencairan lalu tanpa ada bukti fisik, maka akan menjadi perhatian serius pihaknya.
“Yang lebih celaka lagi itu, ada pekerjaan yang sudah selesai pencairan tapi belum dikerjakan. APBD kita kan sangat bergantung pada dana dari pusat. Kita tidak mandiri. Jadi soal fiktif, mangkrak, dihutangin, itu harus dihilangkan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pokok-pokok pikiran atau Pokir anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan pada pembahasan RAPBD.
