Nasib pulau-pulau di Maluku Utara kembali rundung nestapa serta ancaman ekologis. Dikarenakan bobroknya penyelenggara negara dalam memproduksi kebijakan, termasuk menitikberatkan tumpuan ekonomi yang cenderung menghamba pada sektor ekstraktif sebagai roda utama gerak ekonomi. Namun impak daripada itu adalah ambruknya tatanan lingkungan hidup.

Di sisi lain, ekonomi ekstraktif juga sesungguhnya bukan untuk mendongkrak ekonomi rakyat akar rumput apalagi rakyat berharap bisa sejahtera dan makmur, sebaliknya yang menikmatinya hanyalah segelintir orang. Fenomena kemiskinan di Maluku Utara terutama Halmahera Tengah dan Halmahera Timur adalah potret nyata bila dua wilayah yang kini dikepung industri tambang justru rakyat tak mampu lepas dari garis kemiskinan.[1]

Kini, kabar pilu kembali diterima, pada Senin 15 Mei lalu Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Aturan ini sontak membuat geger. Pasalnya akan lebih memperburuk kelestarian pulau-pulau kecil, kemudian menghilangkan wilayah tangkapan nelayan serta ekosistem pesisir dan laut yang akan harus hancur apabila penambangan pasir dieksploitasi terus-menerus dalam jumlah yang besar.

Aturan ini juga akan memberikan beban ganda atas lingkungan hidup di kepulauan Maluku Utara, kerena selain penambangan nikel yang kini terus menggerogoti kawasan daratan, lalu merusak pesisir serta mencemari sepadan pantai Maluku Utara, bahaya mengintai berikutnya ialah penambangan pasir laut. Ini sepertinya paket presisi, negara menghendaki kehancuran laut dan darat tanpa henti melalui produksi regulasi.

Mirisnya, hadirnya regulasi ini berbanding terbalik dengan situasi sekarang ini, kerena tengah dihantam darurat krisis iklim yang di mana dampaknya sudah terasa di pulau-pulau kecil seperti layaknya hamparan pulau-pulau di Maluku Utara yang ditandai dengan terus menanjaknya permukaan air laut akibat mencairnya es di Kutub Utara karena pemanasan global hingga mengakibatkan garis pantai terus menyusut dan memungkinkan bisa meneggalamkan pulau-pulau kecil.

Salah satu dari dampak nyata krisis iklim ialah Pulau Pagama di Kepulauan Sula. Pulau mungil nan cantik ini, kini amat terancam tenggelam.[2] Tapi situasi tersebut tidak dianggap sebagai fenomena krisis ilkim yang sungguh mengancam kelangsungan hidup.

Padahal, sebenarnya ekosistem pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap gangguan atau mudah mengalami kerusakan akibat gangguan yang datang dari luar dan memiliki daya dukung lingkungan yang rendah.

Dengan demikian ancaman perubahan iklim global akan berbuntut pada ancaman kekeringan dan banjir, tingkat erosi yang tinggi, kekurangan air bersih dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan warga, kepunahan keanekargaman hayati serta penurunan produktivitas di sektor pertanian. Seperti yang sedang dirasakan para petani cengkeh saat ini; menanti musim panen besar datang tapi tak kunjung tiba.

Meski begitu pada pulau-pulau kecil ada tiga ekosistem yang memegang peranan penting dalam menjaga garis pantai serta daratan pulau kecil. Di antaranya yakni terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Ketiga itu merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup efektif sebagai pelindung terhadap keselamatan lahan daratan pulau-pulau kecil. Sayangnya, sebaran mangrove di Maluku Utara juga terus menyusut dari 46.259,41 hektar menjadi 41.228,7 hektar atau berkurang sebanyak 5.030,71 hektar atau 10,87 persen.[3]

Di sisi lain, terbitnya aturan ini juga bukan kali pertama Jokowi menegaskan bila ia berpihak kepada investasi ekstraktif ketimbang rakyat apalagi urusan soal-menyoal ihwal kelestarian lingkungan hidup.

Seperti tempo hari sebelumnya, ia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang meskipun diwarnai dengan sederet protes bahkan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena cenderung memberikan karpet merah bagi investor lantas mengabaikan lingkungan hidup.

Belum lagi, sebelum itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) di mana peraturan tersebut berbuah di masa rezimnya yang notabene lebih condong berpihak kepada kepentingan pengusaha.

Bila keadaannya sudah seruwet itu, apa yang bisa diharapkan dari pemerintah tingkat nasional, sebaliknya apakah para penyelenggara negara  setingkat bupati atau wali kota serta gubernur di Maluku Utara merasa perlu menyelamatkan tanah dan air tempat berpijak ini dengan satu suara menolak aturan yang berlawanan dengan kemasalahatan rakyat dan lingkungan hidup di Maluku Utara?

____

Penulis: Julfikar Sangaji/Devisi Advokasi & Kampanye Forum Studi Halmahera (FOSHAL) Maluku Utara

Pustaka:

[1] https://kalesang.id/2023/04/11/ternyata-kemiskinan-tertinggi-di-maluku-utara-terdapat-di-dua-daerah-penghasil-tambang/

[2] https://www.mongabay.co.id/2022/04/07/ketika-pulau-pulau-kecil-di-maluku-utara-terancam-tenggelam/

[3] BPDASHL Ake Malamo, Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Dirjen PDASHL, 2017

Bagikan:

Julfikar Sangaji

Divisi Advokasi & Kampanye Forum Studi Halmahera (FOSHAL) Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *