Ternate, HN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Pasalnya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, tidak hadir dalam penyerahan LPH tersebut. Sehingga menjadi pertimbangan untuk ditunda penyerahannya.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya, mengatakan ada sejumlah rekomendasi dan catatan BPK ke pemerintah kota terkait temuan yang dievaluasi dan ditindaklanjuti.

“Tapi temuan itu, nilainya tidak terlalu banyak seperti kabupaten/kota yang lain. Dari pemeriksaan BPK, temuan-temuan ini melekat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Jusuf, Rabu, 7 Juni 2023.

Ia mengaku, temuan itu nilainya kecil. Sementara untuk OPD ini berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dina PUPR, dan sejumlah dinas lain.

“Saya belum periksa secara detail, namun ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti oleh Pemkot, dan kita diberikan waktu selama 60 hari,” jelasnya.

Meski begitu, ia mengklaim Kota Ternate masih memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun masih ada catatan-catatan yang harus dievaluasi.

“Jadi kita masih pertahankan WTP ini untuk kesekian kalinya. Saya kira ini sebuah prestasi yang harus dipertahankan secara terus-menerus dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *