Maluku Utara pernah menorehkan komoditas cengkeh dan pala yang tumbuh dari tanah ini serta pernah menyengat menembus tanah Eropa hingga menyeret para sir yang harus berbulan-bulan mengarungi lautan demi menapaki tanah Maluku Utara. Tapi itu dulu, dan euforia tempo itu amat lengket dengan kolonialisme.

Sekarang, aroma komoditas itu sudah pudar juga bahkan nyaris hilang. Cerita hari ini yang kerap menembus Eropa, Amerika, bahkan Tiongkok ialah tentang Maluku Utara yang menjadi lumbung komponen baterai listrik, dengan kata lain pergolakan wacana ekstraktivisme, yakni tentang tambang terutama nikel lebih menggiurkan.

Seiring bahan bakar fosil dicap sebagai energi yang tak ramah terhadap lingkungan, kemudian nikel, lebih-lebih dikaitkan dengan masa depan bumi yang konon akan manjadi lebih baik sebagai planet satu-satunya yang hanya bisa dihuni umat manusia.

Di saat yang sama, pemerintah memandang ini bak ketiban durian runtuh lantas wilayah yang didapuk oleh para saudagar Arab sebagai jajirah al-mulk ini didatangkan para investor yang berjubah menyongsong dunia dalam transisi energi sebagai solusi iklim. Namun, sebenarnya merupakan jerat rantai kapitalisme global berkedok green economic.

Berkedok green economic, membuat wilayah daratan Maluku Utara dicekoki 51 Izin Usaha Penambangan nikel[1] yang tersebar dan mengerogoti Pulau Obi, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur, plus dua kawasan yang disebut pemerintah sebagai industri hililirisasi yakni PT IWIP dan Harita Grup.

Kedua industri hilirisasi tersebut, Harita yang telah menerapkan sistem pemurnian bijih nikel kadar rendah menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) sementara PT IWIP akan menuju dan memakai teknologi tersebut.

Di sisi lain, penggunaan teknologi tersebut akan menghasilkan tailing kimia korosif dalam jumlah yang sangat besar, bahkan ada jutaan ton limbah per tahun yang sangat sulit dinetralkan[2]. Dan itu adalah malapetaka lingkungan hidup.

Bercokolnya industri hilirisasi juga memicu geliat industri penambangan nikel, yang mana secara agresif membuat sisa hutan tropis yang semestinya adalah rumah dari berbagai keanekaragaman hayati, sekaligus merupakan benteng terakhir bagi masa depan iklim manusia dan generasi nanti di Maluku Utara justru berubah layaknya arena balapan bulldozer yang tanpa henti menggusur tiap tegakan pohon tanpa terkecuali membiarkannya tetap tegak. Pegunungan serta bukit-bukit pun bernasib nahas. Diluluh-lantakkan.

Salah satu klise ialah kawasan hutan yang membentangi, tengah hingga timur pulau Halmahera. Kawasan tersebut dalam satu dekade terakhir merupakan keadaan hutan yang mantap dengan tutupan vegetasi yang rapat, bahkan bila membayangkan pantulan sinar matahari begitu sulit menembus mengenai lantai hutan, oleh karena terhalang dengan struktur kanopi pohon. Tapi sayangnya gerak mesin pembabat hutan milik perusahaan penambang menjadikan kondisi tersebut porak-poranda.

Padahal kawasan yang dicekoki penambangan nikel merupakan wilayah ekosistem teresterial yang memiliki relasi langsung dengan ekosistem wilayah pesisir dan laut. Itu artinya, penghancuran yang dilakukan di hulu akan merembes pada wilayah hilir, dengan beban daya rusak lebih besar ketimbang hulunya, apalagi mengingat pula geografis Maluku Utara yakni provinsi kepulauan yang lebih rentan terkena dampak bila masifnya proses ekstraksi sering dilakukan di kawasan hulu.

Apesnya juga, penyelenggara negara seolah menghiraukan itu, dan lebih parah tak hanya di Pulau Halmahera, namun juga di pulau-pulau kecil yang menjadi sasaran empuk atas ekploitasi nikel, seperti pulau Mala-Mala di Obi, Pulau Ge dan Pakal di kawasan Halmahera bagian timur, juga pulau Gebe di bagian Halmahera Tengah. Pulau-pulau  mungil itu kini terkelupas hingga kritis.

Pelbagai kasus yang ditimbulkan atas daya rusak tambang nikel sepertinya tak mampu lagi dihitung, karena itu, seharusnya penyelenggara negara tak melulu melihat trend permintaan nikel ini sebagai tumpuan ekonomi lantas mengabaikan prinsip fundamental kelestarian lingkungan sebagai kesatuan utuh kehidupan manusia, baik saat ini maupun yang generasi akan datang, sebagai perwujudan pemerintah mampu menselaraskan keadilan antargenerasi. (*)

___

Penulis: Julfikar Sangaji/Devisi Advokasi & Kampanye Forum Studi Halmahera (FOSHAL) Maluku Utara

Pustaka:

[1]  https://www.apni.or.id/iupnikel

[2] https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2023/ev-nickel-refinery-dangers/

Bagikan:

Julfikar Sangaji

Divisi Advokasi & Kampanye Forum Studi Halmahera (FOSHAL) Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *