Ternate, HN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate mengingatkan kepada para ASN agar tetap menjaga netralitas menjelang momentum politik pada tahun 2024.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha, mengatakan pada setiap momentum politik, mayoritas keterlibatan ASN memuncaki klasemen teratas dalam catatan pelanggaran yang dikantongi Bawaslu.

“Bawaslu akan melakukan langkah-langkah yang preventif memberikan imbauan kepada ASN agar tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan partai politik nanti,” ucap Rusly, Senin, 30 Mei 2023.

“Jadi kami juga berharap kepada ASN tetap berada pada habitatnya sebagai satu elemen yang netral,” tambahnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan ASN terhadap kerja politik itu ada sanksi hukumnya, yang pertama sanksi pidana dan yang kedua berupa sanksi kode etik netralitas.

“Secara kelembagaan tentunya kami berharap kepada teman-teman ASN untuk menahan diri dalam keperpihakan kerja-kerja politik,” paparnya.

Menurut Rusly, sanksi pidana bagi ASN yang sengaja terlibat melakukan kerja-kerja politik, hal ini tertuang dalam Pasal 494 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, misalnya menjadi tim atau pelaksana kampanye, maka akan ditindak langsung oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Selain itu, pada sanksi kedua terkait kode etik netralitas ASN yang akan ditangani oleh Bawaslu dan menyurati ke KASN untuk memutuskan seperti apa bentuk sanksinya.

“Sedangkan dalam hal PNS terkait dugaan pelanggaran kode etik netralitas ASN yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat,” jelasnya.

Ia memaparkan, hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Untuk itu, kami mengimbau kepada ASN agar tidak mendukung atau berpihak pada para calon atau peserta pemilu tertentu,” pungkasnya.

Bagikan:

Julfikri Ismail

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *