Ternate, HN – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Ternate akan mengevaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Ternate yang dinilai belum optimal atau tidak mencapai target.

Ketua Pansus DPRD Ternate, Nurlaela Syarif, mengatakan sejumlah OPD dengan penghasilan PAD terbesar diketahui belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal itu berdasarkan kunjungan Pansus DPRD.

“Dari 15 OPD penghasil PAD, baik pajak maupun retribusi, itu memang belum optimal,” kata Nurlaela, Jumat, 24 Maret 2023.

Ia menyebut, tergambar jelas OPD yang tidak mencapai target ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari target Rp 37 miliar yang tercapai realisasinya hanya Rp 9,8 miliar.

Ada sejumlah faktor merosotnya PAD yang diserap oleh Disperindag Ternate. Salah satunya, transparansi sistem digital yang tidak dijalankan.

“Nah temuan Pansus itu memang apa yang menjadi rekomendasi DPRD terkait transparansi sistem, itu sama sekali belum dilakukan oleh OPD terkait,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, usulan adanya sistem transparansi berbasis digital tersebut sudah berulangkali diusulkan DPRD ke pihak Disperindag.

Menurutnya, Pemkot Ternate melalui Disperindag sejatinya memiliki potensi cukup strategis untuk menghasilkan nilai PAD.

“Berdasarkan data untuk beberapa zona pasar, kita punya sekitar 1.133 pedagang yang jadi objek retribusi. Tetapi, selama ini pengelolaannya masih manual dan tentu ada potensi terjadi kebocoran,” jelasnya.

Nurlalea menyayangkan sikap Disperindag yang masih menerapkan sistem manual pada penagihan retribusi terhadap pedagang.

“Masih manual. Ada yang bayar setahun dan ada yang bayar bulanan. Jadi ini sangat tidak optimal. Banyak objek yang terisi tetapi target PAD-nya tidak mencapai seratus persen,” pungkasnya.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *