Ternate, HN – Menuju Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII, DPD KNPI Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pimpinan paripurna daerah (Rapimpurda) di salah satu hotel di Ternate, Selasa, 7 Maret 2023.
Rapimpurda dengan tajuk ‘Pemuda Bersatu Maluku Utara Maju’ itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafia, dan Sekjen DPP KNPI, Almanzo Bonara, serta Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Maluku Utara, Tamrin Ali Ibrahim, Mantan Ketua DPD KNPI, Abubakar Abdullah, dan mantan Sekretaris DPD KNPI periode 2008-2012, Ade Ismail.
Ketua KNPI Maluku Utara, Irman Saleh, dalam kesempatan itu mengatakan setelah Rapimpurda ini, akan dilanjutkan dengan musyawarah daerah.
Baca Juga:
“Jadi mau calon ketua KNPI harus menunjukkan identitasnya dengan jelas, sehingga KNPI berada pada posisi kritis pemerintah bukan mitra pemerintah,” kata Irman.
Irman menjelaskan, pilihan kritis itu bagian dari sikap secara jelas. Jika nanti ketua terpilih dari politisi maupun lembaga vertikal, dan bernegosiasi baik dengan siapapun, maka harus tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya solidaritas dalam tubuh KNPI Maluku Utara.
“Kita harus tetap solid meski ada KNPI versi lain di Maluku Utara,” ungkapnya.
Sekjen DPP KNPI, Almanzo Bonara, mengatakan melalui Rapimpurda KNPI Maluku Utara diharapkan bisa menghasilkan kepemimpinan yang matang dan siap menjalani kepengurusan selanjutnya.
“Mengingat Malut ini memiliki potensi SDA yang luas dan besar, maka kepemimpinan baru ini harus mampu memberikan pola-pola gerakan yang orientasinya lebih ke pengembangan potensi pemuda,” jelasnya.
Ia menambahkan, visi besar KNPI saat ini adalah aktivis entrepreneur, jadi ketika siapa saja yang memimpin, mestinya memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga ada kemandirian pemuda di Maluku Utara.
“Potensi yang banyak ini jika tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi kerugian kita bersama. Apalagi konsep pembangunan ekonomi dan investasi saat ini telah berkembang, sehingga KNPI Malut harus sinergi dengan masyarakat,” paparnya.
Selain itu, soal ada perpecahan internal KNPI, kata dia, KNPI telah melakukan kongres penyatuan pada tahun 2022 dan legitimasi dari penyatuan itu legitimasi dari pemerintah telah diberikan langsung kepada KNPI yang dipimpin M. Riano Panjaitan.
“Jadi SK Kemenkuham itu sudah diserahkan ke kita. Saya mau tegaskan, jika di negara ini harus punya dasar hukum yang jelas. Dan untuk saat ini, KNPI yang sah itu jatuh pada KNPI yang dipimpin M Riano Panjaitan itu, untuk lainnya semua ilegal,” pungkasnya.
