Ternate, HN – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ternate Utara, Senin, 13 Februari 2023.
Tauhid dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan ini sangat perlu untuk dilakukan, sebab ini adalah bagian dari eksekusi janji politik seorang pimpinan pada saat kampanye.
“Jadi Musrenbang itu wujud politik pemerintah bagi kepala daerah untuk membuktikan dan mengeksekusi pada semua janji yang pernah disampaikan. Janji pemerintah Ternate saat ini adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan bagi warga kota dan kecamatan terluar,” kata Tauhid.
Baca Juga:
Menurut dia, kenapa disebut politik pemerintah, karena kepala daerah merupakan instrumen yang dilahirkan melalui proses politik. Sehingga, Musrenbang itu adalah merupakan pintu masuk yang sangat penting.
“Untuk lurah dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk OPD itu bagian dari mesin saya yang disebut dengan birokrasi. Oleh karena itu, mesin harus memproduksi apa yang pernah saya janjikan. Maka instrumen dari Musrenbang itu bagian dari perencanaan di tahun depan, untuk membuktikan sesuai visi dan misi,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, ada dua hal penting yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, yakni sampah dan air bersih. Hal ini penting, apalagi masyarakat Ternate sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban.
“Dan kepentingan pemerintah adalah memenuhi hal-hal tersebut,” ujarnya.
Ia menyebutkan, setiap perencanaan, khususnya pada saat Musrenbang, harus ada yang bersifat unggul dan jangan yang bersifat masif.
Misalnya, di Ternate Utara, ada usulan bahwa terkait persoalan bencana, kemudian persoalan adat harus dikedepankan, begitu juga dengan sampah dan menyangkut UMKM berbas lokal. Jadi perencanaan itu yang harus diutamakan.
“Karena penting, maka untuk OPD, ada kewajiban untuk bisa diakomodasi pada APBD tahun 2024 yang akan datang. Tapi setiap tahun dari 14 program prioritas, kita telah lakukan itu, meskipun pada Pilkada 2024 sudah tidak lama, namun pada tahun-tahun berjalan, akan tetap dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menambahkan Musrenbang ini tetap akan dilakukan dan diimplementasikan, tinggal bagaimana pemerintah bisa melakukan inovasi dan penyegaran agar forum Musrenbang in tidak hanya menjadi forum seremoni.
“Di tahun 2023 ini saja, setiap kelurahan akan diberikan Rp 200 juta. Nah, atas Musrenbang yang dilakukan 2023 untuk 2024 nanti, itu sudah menjadi Rp 300 juta per kelurahan. Artinya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat 4 tahun lalu, sudah dikembalikan,” jelasnya.
Rizal menambahkan, jika ada usulan-usulan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD teknis, maka tim dari Bappelitbangda akan melakukan verifikasi agar usulan itu digeser ke OPD teknis.
“Sehingga kalau dalam rembuk Musrenbang itu ada masyarakat Kelurahan Tarau minta penerangan jalan umum, maka usulan ini tidak harus pakai anggaran Rp 300 juta itu, tapi nanti diserahkan tupoksi itu ke dinas perhubungan di bidang penerangan jalan umum,” pungkasnya.
