Ternate, HN – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (Ampuh) kembali mendesak Pemerintah Kota Ternate agar segera menyelesaikan proyek pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat, Rabu, 1 Februari 2022.

Koordinator Aksi Ampuh, Wawan Ilyas, dalam kesempatan itu mengatakan, kurang lebih sudah 10 tahun masalah ini disuarakan. Namun, pelabuhan Hiri belum terealisasi sampai sekarang. Pemkot tidak serius, dan mempolitisir anggaran Pembangunan Dermaga Hiri. Bahkan, birokrasi Ternate dinilai sangat tertutup dan tidak punya kemampuan menyampaikan pesan publik secara rasional.

“Maka visi-misi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengenai program peduli BAHIM (Batang Dua, Hiri, Moti) sebagai program prioritas tiga pulau terluar benar-benar harus dipertanyakan,” tegas Wawan.

Ia menjelaskan, laporan pemaparan anggaran percetakan tetrapod pelabuhan Hiri tahap I berjumlah Rp 1.4 miliar telah dipangkas menjadi Rp 300 juta lebih, dengan alasan sudah penghujung 2021. Sementara, Kuasa Pengguna Anggara (KPA) Dinas PUPR merincikan, dari anggaran 300 juta itu digunakan untuk mencetak tetrapod sebanyak 182 buah.

“Tapi, kenyataan keterangan pihak rekanan CV Diyasel Sejati, mengungkapkan total tetrapod yang dicetak pada 2021 sebanyak 624 buah, dengan rincian ukuran sebanyak 624 buah dan ukuran besar 434 buah,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut dia, Pemkot lewat Dinas PUPR mengklaim tetrapod yang sudah selesai dicetak pada 2022 sebanyak 1.100 buah. Sumber anggaran dari APBD Induk Kota Ternate 2022 yang digunakan untuk pencetakan tetrapod tahap II. Jika ditambah dengan tetrapod yang dicetak di 2021, maka totalnya 1.282 buah. Tapi. kalau menggunakan versi rekanan, harusnya berjumlah 1.724 buah.

“Jadi, mana yang benar, Pemkot atau rekanan,” jelasnya.

Belakangan ini, kata dian, dari hasil investigasi, terungkap bahwa Pemkot masih punya tunggakan ke Mata Intan Cahaya selaku rekanan dalam pencetakan tetrapod tahap II tahun 2022 sebesar Rp 800 juta. Perbedaan keterangan bukan hanya pada jumlah pencetakan tetrapod. Lokasi pecetakan tetrapod pun tidak konsisten dan terkesan mencurigakan. Ada yang menyebut di Tafure, ada yang menyebut di Toboko, dan ada pula menyebut di Sulamadaha.

“Dinas PUPR terkesan tidak punya komitmen menunjukkan sisi transparansi kepada publik di dalam pembangunan fasilitas umum untuk orang Hiri,” ungkapnya.

Perbedaan tidak sampai di situ. Anggaran pencetakan tetrapod tahap III diusulkan dalam APBD Induk 2023 sebesar Rp 3 miliar. Tapi yang disepakati sebesar Rp 2,2 miliar. Dari rincian anggaran tersebut yang diserahkan ke Bappelitbangda sebesar Rp 2,1 miliar. Sementara Kepala PUPR menyebut 3 miliar. Kalau diperiksa, rencana anggaran itu mentok digunakan untuk tambahan cetak tetrapod dan proses penenggelaman saja.

“Artinya, anggaran untuk bangun fasilitas darat (ruang tunggu parkiran) dan pengerukan bagian dalam belum terlihat. Jika demikian, apa alasan Pemkot melalui kadis PUPR mengatakan bahwa September 2023 pelabuhan sudah bisa difungsikan? Apakah yang dimaksud adalah tetrapod (pemecah ombak) saja, atau meliputi semua kebutuhan di darat dan di laut?”

Ketidakpastian ini menurutnya menunjukkan bahwa Pemkot tidak serius dan mencoba mempolitisir pembangunan dermaga Hiri menuju 2024. Kecurigaan ini semakin menguat ketika pekerjaan tetrapod tahun 2022 tidak terpublikasi dengan anggaran Induk 2022 senilai 2.9 miliar, termasuk janji Bappelitbangda soal anggaran pelabuhan dalam APBD Perubahan 2022 tidak juga terakomodir.

Janji Wali Kota

Sementara itu, Wali Kota, M. Tauhid Soleman, menegaskan bakal menyelesaikan pembangunan pelabuhan Hiri di tahun ini.

“Mewakili pemerintah kota, saya sampaikan di hadapan masa aksi bawa pelabuhan Hiri harus tuntas tahun ini. Saya juga sudah tegaskan kepada pihak yang bertanggung jawab atas perkejaan tersebut agar kerja lebih cepat,” tukasnya.

Ia menambahkan, jika ada penandatanganan MOU terkait masalah ini, maka pihaknya siap untuk melakukannya. Masalah pelabuhan Hiri mestinya akan tetap dikawal oleh semua pihak.

“Saya tidak pernah tertutup terkait masalah Hiri. Kalaupun ada yang ingin mendapatkan informasi lebih, silakan bertemu saya, atau bisa ke rumah untuk kita berbicara. Soal teknis lapangan saya belum tahu, apalagi ada istilah-istilah mengenai masalah pelabuhan, jadi nanti diserahkan ke dinas terkait dan tim untuk melaksanakan itu,” pungkasnya.

Buat MoU

Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Ternate berkesempatan bersama sejumlah orang yang tergabung Ampuh menandatangani nota kesapahaman atau MoU.

Adapun saksi pihak pertama yang turut menandatangani dokumen itu, yakni AKBP Andik Purnomo Sigit, Rizal Marsaoly, dan Rus’an M Taib.

Selain itu, sebagai pihak kedua atau yang mewakili masyarakat Hiri, Abdul Kadir Sadik selaku Fanyira Soa Tomajiko yang bertindak sebagai pihak kedua. Adapun lima saksi pihak kedua yang turut menandatangani dokumen itu masing-masing adalah Bakar, Arifin Yunus, Ardian Kader, Taufik Ayub, Roni Ridwan.

Terdapat tiga poin yang tertuang di dalam nota kesepahaman tersebut. Dalam poin pertama menyebutkan, pihak pertama yang dalam hal ini adalah Wali Kota Ternate bersedia membangun dermaga penyeberangan pulau Hiri di Sulamadaha, yang dianggarkan pada APBD tahun 2023.

Kedua, pembangunan dermaga penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha dilaksanakan menggunakan perencanaan awal tahun 2023. Ketiga, pihak pertama wajib menyertakan anggaran pembangunan fasilitas pendukung terminal, ruang tunggu, lahan parkir pada tahun 2023.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *