Ternate, HN – Komisi III DPRD Kota Ternate menegaskan tahun ini Pemerintah Kota Ternate harus menyelesaikan pembangunan pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kota Ternate.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fahri Bachdar, mengaku perencanaan sudah jalan, sehingga itu dalam waktu dekat ini pelaksanaan pekerjaan tahap III paling lambat akhir tahun sudah harus selesai dan masyarakat Hiri sudah dapat menikmati fasilitasnya.
“Artinya, ketika konstruksi sudah selesai dibuat. Maka fungsi daripada kontruksi untuk menangkis ombak pada musim-musim tertentu sudah berfungsi secara maksimal. Insyaallah pelabuhan Hiri yang ada di Sulamadaha bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakan transportasi laut,” ucap Fahri, Selasa, 31 Januari 2023.
Ia mengatakan, sebelumnya pada 21 Januari 2023, pihaknya turun ke lapangan untuk mengecek proses pekerjaan. Ini merupakan yang kesekian kalinya.
“Berdasarkan data lapangan, pada tahun 2022 pekerjaan tetrapod dengan pagu atau nilai kontrak Rp2.867.544.407. Kemudian waktu kerja selama 150 hari kalender, terhitung sejak 14 Juli sampai 10 Desember 2022,” ungkapnya.
Fahri menjelaskan, dalam pekerjaan itu juga menghasilkan sebanyak 360 tetrapod. Tetrapod sebanyak itu dibuat pada tahun 2021 dan memakan anggaran Rp 300 juta lebih.
“Karena pada tahun 2021 itu ada alokasi anggaran untuk tetrapod sebesar Rp 1,84 miliar,” ujarnya.
Namun, kata dia, karena ada persoalan lainnya sehingga hanya dibayarkan sebesar uang muka Rp 300 juta lebih.
“Tapi karena kontraktor pada saat itu sudah terlanjur melaksanakan percetakan jumlah tetrapod lebih dari nilai Rp 300 juta lebih. Maka kelebihan dari tetrapod tersebut, kontraktor pelaksana pada tahun 2022 itu membayar kelebihan tersebut. Jadi sudah sebanyak 1.200 tetrapod yang dicetak,” ungkapnya.
Ia mengaku, semua tetrapod sebenarnya sudah selesai dibuat. Namun, saat akan diangkut ke laut, kondisi cuaca sedang tidak baik.
“Akhirnya terbawa hingga ke tahun 2023 dan saat kami turun pada tanggal 21 Januari 2023 itu semua sudah diatur di laut,” katanya.
Sementara itu, untuk tahun 2023 ada rencana anggaran sebesar Rp 2,2 miliar.
“Perlu diinformasikan bahwa awalnya anggaran pekerjaan tetrapod yang berfungsi sebagai breakwater pemecah ombak itu direncanakan sebesar Rp 10 miliar. Tapi satu dan lain hal, diubahlah tata letak dan itu sudah melalui kajian-kajian dari tim konsultan maupun kelibatan tim akademisi Unkhair. Maka anggaran yang dibutuhkan hanya sebesar Rp 2,2 miliar. Informasi yang kami dapat, PUPR menargetkan Maret itu kontrak fisik sudah jalan, dan akan melaksanakan pekerjaannya,” pungkasnya.
