Ternate, HN – Pintu utama Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Chasan Boesoirie dipalang puluhan tenaga kesehatan (Nakes) pada Sabtu, 21 Januari 2023.
Aksi ini merupakan tuntutan kesekian dilakukan para nakes, menyusul adanya gaji TPP para nakes yang belum dibayar selama 15 bulan.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, aksi itu dilakukan sejak subuh sekira pukul 05.00 WIT.
Baca Juga:
Pantauan di lokasi siang tadi, terlihat para nakes dengan seragam kerja masih menduduki depan IGD seraya menunggu jawaban pasti dari Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba.
Spanduk dan pamflet juga memenuhi depan gedung yang beralamat di Jalan Cempaka, Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan, Kota Ternate itu.
Kamsun Sarfan, salah satu perwakilan nakes mengatakan, pintu utama IGD ini akan terus dipalang hingga ada kepastian dari Pemprov soal pembayaran TPP.
“Kami semua berharap bahwa Gubernur atau yang punya andil dalam ini supaya hadir di sini untuk bisa memberikan keterangan yang jelas soal tuntutan kami yang kemarin Pak Gubernur sampaikan pada 24 Desember 2022 itu,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya bersama teman-temanya merasa terus dibohongi dan terus diberi janji oleh Pemprov Malut karena belum diketahui kapan kepastiannya untuk dibayar.
“Kita buat (palang) ini supaya Gubernur datang ke sini, karena kita ingin dengar langsung karena selama kita cuman kejar-kejar, kita datang ke kediaman, di bandara, kita kejar-kejar jadi seolah olah kita ini seperti di-prank,” kesalnya.
Selain masalah TTP, lanjut Kamsun, dalam aksi ini para nakes juga mengeluhkan soal pergantian Direksi. Menurutnya, ada sistem menindas bagi yang tidak sejalan di internal rumah sakit yang sudah ada sejak lama.
“Lalu pergantian direksi, biar utang nanti jika sudah dibayar lunas tetapi sistem ini masih ada, maka kasus ini akan berulang. Karena kasus ini dari tahun 2016 dia berulang-ulang terus,” katanya.
Pihaknya juga dibuat bingung oleh janji Pemprov saat hearing pada 24 Desember 2022 lalu, pasalnya pernyataan Gubernur dan Sekda Maluku Utara tidaklah searah.
“Saat kami hearing 24 Desember 2022 lalu Gubernur sampaikan soal TPP ke depannya itu di-take over oleh Pemprov. Dan masalah utang yang dari 2020 sampai 2022 itu kan sekitar 15 bulan katanya mau melakukan pinjaman di 2 Bank untuk bayar sekitar 2 bulan cuman sampai sekarang kan tidak ada realisasi.”
“Kemudian Pak Sekda bilang kalau pinjaman itu menyalahi prosedur. Dan hingga kini 2 bulan yang dijanjikan Gubernur itu belum juga dibayar. Ah ini bertolak belakang antara Pak Sekda dan Pak Gubernur. Jadi kita sebagai nakes bertanya ini ada apa sebenarnya,” sambungnya.
Saal disentil soal pelayanan, Kamsun menambahkan jika pelayanan di IGD tetap seperti biasa, akan tetapi saat ini yang dilayani hanya bagi pasien darurat.
“Kalau pasien darurat insyaallah teman-teman kita tetap layani. Kalau misalnya pasien yang memang sakit biasa tidak terlalu darurat mungkin kita arahkan ke rumah sakit lain dulu sampai Pemprov menemui kami,” tegasnya.
