Ternate, HN – Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) menilai Pemerintah Kota Ternate tak dapat diandalkan perihal sistem pengelolaan sampah dan air bersih di Kota Ternate, Maluku Utara.

Komita Gamhas, Romansa Upara, mengatakan berdasarkan hasil pantauan dan observasi, pihaknya menemukan sejumlah kelurahan belum tersentuh penanganan sampah dan air bersih.

“Ada banyak titik yang belum memiliki tempat pembuangan sampah umum di tingkat kelurahan, dan banyak juga yang masih belum merasakan distribusi air bersih. Sunggu tak dapat diandalkan dari pemerintahan di Ternate kali ini,” ucap Romansa, Kamis, 17 November 2022.

Ia menjelaskan, selain tempat pembuangan sampah yang harus selalu terkontrol oleh petugas dari instansi terkait, pentingnya keaktifan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke tingkat kelurahan.

“Armada sampah yang pernah dijanjikan untuk diberikan ke kelurahan hanya dirasakan beberapa kelurahan. Masalah itu seharusnya segera dipikirkan, melalui koordinasi sehingga mereka (kelurahan) yang belum memiliki armada atau satgas dapat mencari alternatif lain,” ungkapnya.

Ia mengaku, seperti yang terlihat beberapa pekan lalu di dekat Polres dan Rumah Sakit Kota Ternate. Kawasan yang semestinya menjadi contoh publik untuk kota yang bersih justru terlihat penumpukan sampah yang berlebihan.

“Di kawasan Ternate Selatan apalagi, jalan yang menghubungkan dua kampus besar, malah jadi tempat pembuangan sampah. Kotor sekali. Ini tidak hanya soal kesadaran masyarakat, tapi pentingnya peran pemerintah menguatkan edukasi ke tingkat kelurahan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, sampai sejauh ini banyak sekali warga yang mengeluhkan pelayanan air bersih. Di beberapa kelurahan dan kompleks, masih membeli air bersih dengan harga Rp70 ribu per tandon.

“Dari Sasa sampai Tabona, sebagian warga membeli air dengan harga mahal dalam jarak waktu yang singkat. Seminggu bisa dua hingga tiga kali beli. Di satu sisi, pejabat PAM-nya malah ribut soal keuangan, aneh memang,” pungkasnya.