Ternate, HN – Rencana para Lurah di Kota Ternate, Maluku Utara, yang akan berangkat ke Bali dalam rangka kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas akhirnya ditanggapi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 78 Lurah di Kota Ternate bakal berangkat ke Provinsi Bali menggunakan dana kelurahan yang dianggarkan masing-masing senilai Rp 100 juta. Namun, ada beberapa dari mereka yang mengeluhkan rencana tersebut.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengemukakan rencana keberangkatan para Lurah ke Bali dalam kegiatan tersebut memang telah dianggarkan. Jadi, kalaupun ada keluhan, tidak menjadi masalah bila tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Baca Juga:
“Tidak berangkat tidak apa-apa. Kan tidak ada yang memaksakan,” kata Tauhid, Senin, 7 November 2022.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, Wanty Juliawanty, mengatakan perihal keberangkatan para Lurah ke Bali merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas.
Wanty menjelaskan, peningkatan kapasitas tersebut setiap tahun dilakukan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya anggarannya melekat di Bagian Pemerintahan.
“Bimtek ini mau tidak mau harus dilakukan, ini bagian dari meningkatkan kapasitasnya lurah. Kita tahu bersama latar belakang pendidikan lurah bermacam-macam,” ucap Wanty.
Menurutnya, mengapa diupayakan untuk bimtek ke Bali, tentu bukan unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan. Namun, bimtek yang dimaksud adalah publik speaking kemudian sekaligus studi banding.
“Jadi nanti studi bandingnya di Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Penglipuran. Kenapa dipilih karena itu desa terbersih,” jelasnya.
Ia menambahkan, studi banding tersebut untuk bagaimana para Lurah juga belajar tentang kebersihan dan penanganan sampah. Mereka akan berkegiatan di sana selama tiga hari.
Terkait dengan jadwal keberangkatan sendiri, Wanty mengaku belum bisa dipastikan, sebab masih menunggu anggaran kelurahan yang akan dipotong kurang lebih Rp 11 juta per kelurahan.
Ia menyebutkan, dalam kegiatan tersebut, nantinya pihak ketiga yang memfasilitasi terkait urusan bimtek. Kendati demikian, dirinya belum bisa menyebutkan pihak ketiga itu. Hanya saja, disampaikan dari pihak ketiga memang meminta Rp 5 juta per kelurahan.
“Untuk pihak ketiga saya belum bisa sampaikan ke kalian. Tapi pihak ketiga berarti bukan kami yang mengelola, jadi ada lembaga tertentu yang mengelola kegiatan itu. Jadi Rp 11 juta itu sudah termasuk hotelnya, akomodasi, urusan makan minumnya. Untuk sisanya Rp 6 juta itu ya tiketnya,” pungkasnya.
