Ternate, HN – Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kuota guru di Kota Ternate, Maluku Utara, bakal dilakukan tanpa menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengaku perekrutan PPPK untuk kuota 100 orang guru tidak menggunakan CAT, namun dilakukan secara observasi.
“Sementara ini kita dari penyelenggara baru melakukan sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022,” kata Samin, Selasa, 11 Oktober 2022.
Baca Juga:
Samin menjelaskan, selain peserta dari kalangan guru yang dilibatkan mengikuti sosialisasi tersebut, non guru juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Yang kita prioritaskan pada PPPK ini hanya untuk mereka yang sarjana, walaupun bukan sarjana keguruan. Kita memastikan bahwa informasi ini sampai ke mereka,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut Samin, diketahui banyak sarjana honorer non guru yang kurang berminat mengikuti seleksi. Kebanyakan dari mereka malah memberikan kesempatan tersebut kepada rekan-rekan sesama honorer dari sarjana keguruan.
“Hal ini sengaja didahulukan oleh Pemkot agar ke depan banyaknya agenda persiapan pelaksanaan seleksi bisa berjalan lancar, karena kita akan dihadapkan dengan (seleksi tenaga) kesehatan dan penyuluh. Jadi diawali guru dulu, karena memang dia punya Permenpan sudah ada,” ujarnya.
Untuk sistem observasi, kata dia, tim penilai bakal melibatkan para kepala sekolah, guru-guru ASN senior, maupun pengawas sekolah. Sistem observasi ini berlaku khusus seleksi PPPK guru karena seleksinya sendiri tidak melalui sistem CAT.
“Jadi tim penilai dari sekolah itu sendiri. Ini dikarenakan tim penilai ialah yang paling mengetahui layak tidaknya peserta yang diseleksi, baik dari sisi kehadirannya selama bertugas maupun kemampuan kompetensinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persentase tim penilai bagi kepala sekolah 50 persen, guru senior 30 persen, dan pengawas 20 persen. Namun seluruh tim tetap akan dikontrol oleh panitia seleksi di daerah.
“Saya pastikan tidak ada kecurangan dalam seleksi pengadaan PPPK guru ini. Jadi kalau sampai ada oknum guru atau kepala sekolah yang coba memanfaatkan kesempatan ini, saya tegaskan itu tidak terjadi karena tetap dikontrol,” pungkasnya.
