Ternate, HN – Sejumlah aset milik daerah Pemerintah Kota Ternate, baik kendaraan maupun bangunan gedung sampai saat ini belum dilakukan pengembalian oleh beberapa mantan pejabat dan ASN di lingkup pemerintah.

Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah Saleh, mengatakan aset tersebut akan ditertibkan, baik berupa bangunan gedung maupun kendaran roda empat atau roda dua.

Selain itu, kata Abdullah, dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, maka pihak-pihak tertentu yang berkeberatan tidak membayar pajak, KPK siap untuk membantu pemerintah daerah untuk menarik pendapatan.

“Sejauh ini yang kita tahu aset ini berupa kendaraan roda empat ada sebanyak 10 unit, sementara kendaraan roda dua sebanyak 61 unit yang dikuasai oleh mantan pejabat maupun pegawai yang sudah dimutasi,” kata Abdullah, Kamis, 6 Oktober 2022.

Ia menyebutkan, berdasarkan penyampaian KPK bahwa batas waktu pengembalian aset tersebut yang disampaikan oleh KPK sampai pada tanggal 12 Oktober 2022.

“Hari rabu itu kendaraan yang dikuasai oleh mantan pejabat atau ASN yang dimutasi kemudian kendaraan yang juga ikut, harus dikembalikan, jadi sudah ada suratnya yang disampaikan oleh pengurus barang masing-masing OPD agar segera menjerat kepada pihak yang tidak melakukan pengembalian aset,” ucapnya.

“Kalau tidak dilakukan pengembalian, yang jelas kita didampingi oleh KPK, tapi kalau untuk prosesnya sampai pada tindakan hukum nanti kita lihat,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria, menambahkan kendaraan dinas roda empat yang belum dilakukan pengembalian ini berupa 61R2 dan 10R4.

“Tapi masih ada R4 masih ada, bahkan berada pada lima pejabat aktif yaitu staf di arsip, kepala dinas Damkar, DPM PTSP, Pertanian, Asisten Wali Kota Ternate, dan mantan Wakil Wali Kota Ternate,” kata Dian Patria.

Ia mengaku, pada tanggal 12 Oktober 2022, pihaknya bakal turun untuk melakukan pengamanan aset di dinas setempat.

“Kita turun bersama dengan BPKAD agar supaya dikembalikan,” ucapnya.

Di sisi lain, sambung Dian, ada juga sejumlah aset berupa jalan yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat, dengan alasan anggaran yang terbatas.

“Tadi dari PUPR Kota Ternate saja bilang, dari jumlah aset sebanyak kurang 100 jalan, baru sebagian yang disertifikatkan, selanjutnya yang lain masih menunggu anggaran berikutnya. Bahkan ada puskesmas yang belum memiliki sertifikat,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah kota harus membuat sertifikat pada lahan-lahan yang dianggap strategis atau wilayah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Bagi kita yang terpenting ada anggaran untuk daerah yang strategis atau nilai ekonomisnya tinggi,” pungkasnya.

Bagikan:

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *