Ternate, HN – Proyek lanjutan penahan ombak Pelabuhan Hiri di Sulamadaha, Kota Ternate, diketahui tidak dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2022. Anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut baru akan diusulkan pada APBD 2023 senilai Rp 3 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, mengatakan pekerjaan proyek ini terancam masih menggantung lantaran anggaran tersebut dinilai masih kurang.
“Tahun depan nanti rencananya untuk pekerjaan tahap ketiga. Anggarannya kita itu Rp 3 miliar. Jadi yang kita bangun ini sebenarnya bukan pelabuhannya, tetapi penahan ombak,” kata Rus’an, Rabu, 5 Oktober 2022.
Baca Juga:
Ia mengaku, dengan alokasi sebesar tiga miliar rupiah, anggaran proyek pekerjaan tersebut sejatinya masih kurang. Sebab, hal itu juga atas pertimbangan menipisnya dana APBD Kota Ternate.
“Jadi yang kita usulkan itu hanya bisa Rp 3 miliar, karena ini juga mempertimbangkan dana APBD. Dari Rp 3 miliar itu untuk penambahan jumlah tetrapod (material/struktur penahan ombak) sekitar seribuan lagi,” jelasnya.
Rus’an memastikan, bahwa pihaknya akan merampungkan pekerjaan tahap kedua breakwater Pelabuhan Hiri di sisa tahun 2022 ini.
“Semua item pekerjaan itu rata-rata tetrapod, untuk pekerjaan tahap satu dan dua itu sudah mencapai 1.100 buah tetrapod, dan tahun depan dengan anggaran Rp 3 miliar kita target lagi tambah sekitar seribuan dan total kebutuhan tiga ribuan,” jelasnya.
“Jadi pekerjaan proyek ini kemungkinan sampai empat tahap tergantung anggaran kita, karena ini juga belum pembahasan,” sambungnya.
Kendati demikian, Rus’an mengatakan, jika terjadi peningkatan dana APBD maka pihaknya dapat mengusulkan besaran anggaran yang lebih tinggi lagi.
“Kalau ada peningkatan APBD kita bisa usulkan lima sampai enam miliar untuk diselesaikan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Koordinator Pemuda Hiri, Wawan Ilyas, mengatakan pemerintah terkesan tidak serius membangun pelabuhan, bahkan dokumen perencanaan pelabuhan terkesan serampangan.
“Saya kira Pak Kadis PUPR yang sekarang ini harus belajar dari pengalaman tahun lalu, khususnya di Pelabuhan Hiri,” ujarnya.
Ia menyebutkan, banyak terdapat kesalahan dalam penganggaran pembuatan Pelabuhan Hiri. Saat APBD-Perubahan 2020, sudah dijanjikan anggarannya. Namun justru belum terealisasi. Sementara ini dijanjikan lagi tahun 2023.
“Berarti ini sudah empat kali APBD. Mulai dari 2020, 2021 hingga 2022 tambah lagi janji 2023. Jadi untuk Pelabuhan Hiri saja, sudah empat kali usulan APBD, tapi tidak selesai-selesai. Sebenarnya masalahnya apa?”
Wawan juga mempertanyakan masterplan pembangunan Pelabuhan Hiri yang tidak pernah dibuka ke publik. Sehingga, masyarakat juga tidak mengetahui skema pembangunannya seperti apa.
“Mestinya masterplan itu yang ditunjukkan, supaya menjadi dokumen rujukan pada pencairan anggaran nanti, dan kita juga bisa tahu waktu rampungnya sampai kapan,” kata Wawan.
Menurutnya, pemerintah kota bekerja tidak berbasis riset atau data untuk pembangunan Pelabuhan Hiri. Kenapa demikian, karena sejak awal untuk ukur kedalaman, pasang surut air laut dan sedimentasi itu dilakukan Pemuda Hiri.
“Ini yang kami anggap pemerintah tidak serius. Karena sebelum pelabuhan itu dibangun harusnya hal-hal itu yang disiapkan,” pungkasnya.
