Partai Demokrat akan membahas rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki oleh partai bersama tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat Partai Demokrat dari seluruh Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022.
Rapimnas Partai Demokrat ini akan dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat dan Koordinator Juru Bicara, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan Ketua Umum AHY beserta jajaran petinggi partai lainnya di pusat akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang disampaikan dalam Rapimnas.
Baca Juga:
“Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan,” ucap Herzaky, melalui siaran pers yang diterima halmaheranesia, Kamis, 15 September 2022.
“Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” sambungnya.
Herzaky menjelaskan, situasi rakyat selama ini sedang kesulitan. Beban hidup mereka terus bertambah. Apalagi dengan kenaikan harga BBM. Demokrat yang selama ini terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesulitan dan memperjuangkan harapan rakyat, akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.
“Ketum AHY dalam berbagai kesempatan mengingatkan para kader Partai Demokrat, perjuangan Demokrat akan perubahan dan perbaikan nasib bangsa dan negara ini, nasib rakyat Indonesia, hanya akan terwujud jika Demokrat masuk dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia, jika bisa memimpin negeri ini di tahun 2024 dan ke depannya. Karena itulah, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden serta calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif.
“Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia,” sebutnya.
Ia mengaku, adanya ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.
“Apakah dalam Rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat.”
Ia menyebutkan, apakah akan ada nama capres dan cawapres yang mengerucut untuk diusung Partai Demokrat, tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta Rapimnas.
Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat.
“Semua ini tentunya dilakukan Demokrat untuk terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara ini,” pungkas Herzaky.
