Sula, HN – Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, pada Selasa, 13 September 2022, menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RPPDT) yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Santika Primer Jakarta tersebut dibuka oleh Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia, Taufik Majid.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Sula, Fifan Adeningsi Mus dan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus.
Baca Juga:
Selain itu, dihadiri juga Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, dan Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Salim Ganitu, serta sejumlah SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu.
Hadir pula Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Salmin Janidi, Dirjen PPDT Kemendes, serta keterwakilan sejumlah kementerian lainnya.
Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, pada kesempatan itu mengatakan, Kepulauan Sula memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai.
Namun, potensi sumberdaya itu belum dapat dikelola secara maksimal karena tidak didukung dengan konektivitas infrastruktur yang memadai, yakni jalan dan jembatan serta dermaga serta infrastruktur pendukung lain.
“Kita punya potensi sumberdaya, tapi pengelolaannya belum efektif, karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai,” katanya.
Olehnya itu, ia meminta pada kementerian dan lembaga terkait untuk dapat membantu Kepulauan Sula sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing agar Kepulauan Sula dapat keluar dari status daerah tertinggal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau salah satu ukuran daerah tertinggal karena daerah kami tidak memiliki toko di setiap desa, itu saya akui, tapi kalau dari aspek lain saya pikir harus dikaji ulang, karena masalah yang ada di Sula adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini jalan jembatan, tapi kalau masalah potensi sumberdaya kami punya potensi yang cukup,” paparnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendes PPDT, Taufik Majid, yang membuka jalannya pelaksanaan Rakornas tersebut mengatakan, untuk membangun Kepulauan Sula dan Taliabu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk kementerian.
Olehnya itu, dalam pelaksanaan Rakornas ini, pihaknya berharap pada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk dapat menyiapkan program untuk dilaksanakan pada hari aksi nasional nantinya.
Selain itu, lanjut Taufik, untuk menyukseskan program aksi nasional dan membawa Sula dan Taliabu keluar dari status daerah tertinggal, maka peran serta dukungan pemangku kepentingan, terutama pimpinan SKPD sangat diharapkan.
___
Reporter: Rusmin Umagapi
