Ternate, HN – Aksi unjuk rasa warga Mangga Dua Utara, Kota Ternate, terkait masalah status lahan yang melibatkan sejumlah pelajar SD mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Ternate.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muslim Gani, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil para orang tua, kepala sekolah, serta guru-guru SD Negeri 27 Kota Ternate untuk dimintai keterangan.
“Siswa tidak bisa dilibatkan dalam aksi unjuk rasa seperti ini, karena itu dilarang,” kata Muslim, Senin, 18 Juli 2022.
Baca Juga:
Menurutnya, siswa PAUD, SD, dan SMP harus wajib mengikuti pendidikan. Dan orang tua pun harus mendukung serta tidak melibatkan siswa dalam aksi unjuk rasa.
“Insyaallah besok saya bersama teman-teman turun ke sekolah bertemu dengan guru-guru dan para orang tua siswa,” ucapnya.
Ia mengaku, keterlibatan siswa dalam unjuk rasa ini adalah masalah ketidakpahaman. Sehingga pihaknya perlu membuka pemikiran para orang tua maupun masyarakat.
“Orang tua harus mendukung perkembangan pendidikan anak-anak, karena kerjanya hanya belajar. Kemudian ingin mengubah nasib mereka dengan pendidikan,” jelasnya.
Terkait pembinaannya, sambung Muslim, pihaknya akan bertemu dulu dengan orang tua siswa terlebih dahulu. Kemudian diberikan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak, sehingga orang tua dapat memahami pentingnya pendidikan.
“Kita akan berikan pemahaman kepada orang tua, bagaimana pentingnya pendidikan. Bila perlu memberikan edukasi kepada orang tua mengenai aturan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya warga Mangga Dua Utara melaksanakan aksi unjuk rasa meminta Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyikapi masalah status lahan.
Warga menyebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate telah menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan atas nama Andy Tjakra dengan luas lahan 9.900,33 meter persegi di Mangga Dua. Sertifikat itu disebutnya diduga bermasalah dan tidak sesuai prosedur perundang-undangan.
