Ternate, HN – Sejumlah warga dari RT 002 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, pada Senin, 4 Juli 2022 mendatangi DPRD Kota Ternate, membicarakan masalah lahan yang dihadapi mereka.

Warga meminta lahan yang berada di RT 002 itu harus diperjelas statusnya. Hal itu karena pihak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik TKBM.

“Jadi kami datang ke sini (DPRD) untuk minta dimediasi dengan pihak TKBM,” ucap Hartono H. Azam, seorang warga Akehuda.

Hartono mengemukakan, sebelumnya pada Sabtu, 28 Mei 2022, warga telah melakukan pertemuan dengan pihak TKBM.

Dari pertemuan tersebut, ada kesepakatan, jika benar lahan tersebut milik TKBM dan ingin dijual, maka diminta untuk dijual saja ke warga setempat.

“Dari situ, pihak TKBM juga merespons dan juga menanggapi bahwa akan dibahas dalam rapat tahunan dan hasilnya rapat ini akan dilakukan pertemuan berikut bersama warga,” ungkapnya.

Namun, kata dia, kenyataannya ketika warga menunggu rapat kedua, tiba-tiba ada somasi atau teguran dari pihak TKBM untuk mengosongkan lahan yang ditempati warga dengan jangka waktu satu bulan.

“Dari sini lah warga merasa tidak menerima keputusan pihak TKBM karena dinilai melanggar hasil pertemuan sebelumnya, sehingga kami mendatangi DPRD,” katanya.

Ia menambahkan, pada saat pertemuan dengan DPRD, pihaknya juga meminta agar menindaklanjuti terkait legalitas dari tanah ini, karena tanah yang ditempati warga itu sudah dipasang plang berisi nomor sertifikat tanah.

“Sementara surat somasi dari pihak TKBM nomor surat sertifikatnya berbeda, ini juga yang kami minta ke DPRD untuk ditelusuri soal legalitas tanah ini karena ada sekitar 83 KK di RT 002 yang menempati lahan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, menjelaskan bahwa pihaknya bakal memanggil pihak TKBM, BPN Kota Ternate, serta dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, baik lurah, camat, maupun Kabag Pemerintahan.

“Rencana pemanggilan hari Rabu, 6 Juli 2022 ini, untuk membahas terkait masalah lahan yang dipersoalkan warga,” singkat Mochtar.